DJP Dorong Wajib Pajak Badan di 15 KPP Madya Segera IPO

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengundang wajib pajak badan yang tersebar di 15 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dalam workshop bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan initial public offering (IPO).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan wajib pajak badan yang diundang pada hari ini merupakan wajib pajak terpilih yang memiliki modalitas yang kuat untuk melakukan IPO.

“Kami lihat profil dari wajib pajak untuk hari ini ikut workshop roadshow to IPO. Kami dari DJP dan BEI sudah ada komitmen untuk saling dukung tugas dan fungsi masing-masing. DJP mendukung BEI untuk mengembangkan pasar modal,” ujar Hestu, Kamis (27/8/2020).

Tahun ini, BEI menargetkan jumlah perusahaan baru yang go public mencapai 57 perusahaan. Sejak awal tahun hingga hari ini, BEI mencatat sudah terdapat 36 perusahaan yang IPO. Kemudian, terdapat 12 perusahaan yang sudah masuk pipeline dan sedang dalam proses IPO.

Yoga menjabarkan manfaat dari sisi perpajakan yang didapatkan perusahaan bila menjadi perusahaan terbuka. Manfaat itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 yang sudah diundangkan dalam UU No. 2/2020.

Berdasarkan ketentuan dalam payung hukum tersebut, wajib pajak badan yang masuk bursa dan telah memenuhi syarat tertentu bisa mendapatkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku umum. Artinya, mereka mendapat tarif 19% pada 2020—2021 dan 17% pada 2022.

“Ini bentuk dukungan kami dari pemerintah untuk mengembangkan pasar modal. Kami harap selain manfaat IPO, manfaat pula dari sisi pajak juga bisa menambah appetite perusahaan untuk melakukan IPO,” imbuh Hestu.

Lewat workshop ini, DJP berharap ke depan tidak hanya perusahaan besar dan perusahaan yang berdomisili di Jakarta saja yang mencatatkan sahamnya di bursa efek.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan perusahaan tidak perlu menunggu memiliki aset atau omzet yang besar untuk go public. Pasalnya, dana yang terkumpul lewat IPO bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membantu ekspansi usaha.

IPO, sambungnya, juga akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Hal ini dikarenakan dengan go public maka perusahaan harus dijalankan secara akuntabel dan transparan.

“Bila sudah tercatat di bursa, perusahaan Anda akan dapat guidance dari regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan Self Regulatory Organization (SRO). Perusahaan juga akan dapat feedback dari stakeholder sehingga usaha Anda bisa tumbuh dalam environment yang kondusif,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 30/2020, syarat yang harus dipenuhi perseroan terbuka untuk mendapatkan tarif 3% lebih rendah, salah satunya adalah saham yang dilepas di bursa efek harus dimiliki oleh 300 pihak atau lebih.

Kemudian, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan atau disetor penuh.

Ketentuan minimal setor saham, jumlah pihak, dan persentase kepemilikan saham tiap pihak harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak. Pemenuhan persyaratan dilakukan wajib pajak badan dengan menyampaikan laporan kepada DJP. (kaw)