DJP Bisa Tunjuk Bursa Kripto Asing Jadi Pemungut Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau exchanger aset kripto luar negeri menjadi pemungut pajak.

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan DJP sudah memiliki pengalaman menunjuk PPMSE luar negeri untuk memungut pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2020.

"Dalam konteks kripto ini juga sama ya. Jadi dimungkinkan pihak luar negeri kami tunjuk. Namun tentunya setelah kami punya data," katanya dalam acara media briefing DJP, Rabu (6/4/2022).

Bonarsius menjelaskan kewenangan untuk menunjuk PPMSE luar negeri akan menciptakan perlakuan yang sama atau equal treatment antara exchanger yang terdaftar di Bappebti dan exchanger yang belum terdaftar.

"Jangkauannya bisa di luar juga. Jadi aspek keadilan kami jaga," tuturnya.

Ketentuan untuk menunjuk exchanger luar negeri sudah tercantum dalam PMK 68/2022. Dalam PMK 68/2022 disebutkan PPMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PPMSE.

Pada Pasal 27, ditegaskan PPMSE asing pada Pasal 10 yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN sekaligus ditunjuk sebagai pemungut PPh. Untuk diketahui, PMK 68/2022 juga mengatur tentang pengenaan PPN final dan PPh Pasal 22 bersifat final atas transaksi aset kripto.

Secara umum, terdapat PPN final sebesar 0,11% dan PPh Pasal 22 bersifat final sebesar 0,1% yang dikenakan atas transaksi aset kripto.

Apabila transaksi dilakukan melalui exchanger yang bukan pedagang fisik aset kripto maka tarif PPN final dan PPh Pasal 22 final meningkat masing-masing menjadi 0,22% dan 0,2%. (rig)