DJBC Terbitkan Aturan Baru soal Penghapusan Piutang Bea dan Cukai

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2024 terkait dengan petunjuk teknis penghapusan piutang di bidang kepabeanan dan cukai.

PER-4/BC/2024 diterbitkan sebagai peraturan pelaksana PMK 147/2023 tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Ketentuan ini telah berlaku sejak 28 Maret 2024.

"Terhadap piutang dapat dilakukan penghapusan," bunyi Pasal 2 ayat (1) PER-4/BC/2024, dikutip pada Minggu (21/4/2024).

PER-4/BC/2024 menyatakan penghapusan piutang kepabeanan dan cukai yang dapat dilakukan tersebut terdiri atas penghapusbukuan dan penghapustagihan.

Penghapusan dilakukan terhadap piutang yang tercantum dalam: surat penetapan; surat tagihan; keputusan dirjen bea dan cukai mengenai keberatan; dan/atau putusan badan peradilan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Hak penagihan atas piutang kepabeanan dan cukai yang tercantum dalam dokumen: surat penetapan; surat tagihan; keputusan dirjen bea dan cukai mengenai keberatan; dan/atau putusan badan peradilan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 10 tahun sejak timbulnya kewajiban membayar.

Masa kedaluwarsa atas piutang di bidang kepabeanan tidak dapat diperhitungkan dalam hal: yang terutang tidak bertempat tinggal di Indonesia; yang terutang memperoleh penundaan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi paling lama 12 bulan; atau yang terutang melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan.

Sementara itu, masa kedaluwarsa atas piutang di bidang cukai tidak diperhitungkan dalam hal terdapat pengakuan cukai. Pengakuan utang cukai harus dibuktikan dengan keputusan dirjen bea dan cukai mengenai persetujuan pengangsuran utang cukai.

Penghapusbukuan piutang kepabeanan dan cukai juga bisa dilakukan apabila piutang tidak memenuhi kriteria pengakuan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan standar akuntansi pemerintahan. Terdapat sejumlah ketentuan perihal penghapusbukuan tersebut.

Pertama, hak penagihannya sudah kedaluwarsa. Kedua, pihak yang terutang merupakan orang pribadi, dalam hal telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan; pailit; dan/atau tidak dapat ditemukan.

Ketiga, pihak yang terutang merupakan badan hukum, dalam hal telah bubar atau likuidasi; pailit; dan/atau tidak dapat ditemukan. Keempat, hak penagihannya tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Di sisi lain, penghapustagihan piutang kepabeanan dan cukai dilakukan terhadap piutang yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau hak negara untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Dalam rangka menjamin efektivitas kegiatan penghapusan piutang kepabeanan dan cukai, dilakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) atas kegiatan penghapusan piutang yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

Monev dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Monev ini dilakukan melalui sistem aplikasi perbendaharaan yang digunakan oleh DJBC.

Pada saat perdirjen ini mulai berlaku, Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER 42/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan direktur jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan [pada 28 Maret 2024]," bunyi Pasal 20 PER-4/BC/2024. (rig)