KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

DJBC Sebut Kawasan Industri Rokok Bakal Dibangun di Garut dan Malang

Dian Kurniati | Minggu, 14 November 2021 | 09:30 WIB
DJBC Sebut Kawasan Industri Rokok Bakal Dibangun di Garut dan Malang

Ilustrasi. Warga berjalan melintasi spanduk kampanye stop rokok ilegal di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (6/10/2021). Bea Cukai terus mengamankan potensi kerugian negara dari peredaran rokok ilegal dan berupaya menekan peredaran ilegal secara nasional hingga tiga persen sesuai target pada tahun ini. ANTARA FOTO/Suwandy/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berupaya menambah pembentukan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) terpadu untuk menekan peredaran rokok ilegal, dari yang saat ini baru ada di Soppeng, Sulawesi Selatan, dan Kudus, Jawa Tengah.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Tubagus Firman Hermansjah mengatakan KIHT terpadu akan menjadi wadah bagi produsen rokok menjadi legal. Rencananya, KIHT terpadu itu akan dibentuk di Garut, Jawa Barat, dan Malang, Jawa Timur.

"KIHT ini menyediakan berbagai kemudahan, baik di bidang perizinan, kegiatan berusaha, dan lain sebagainya sehingga perlu dilakukan komunikasi dengan pengusaha rokok ilegal sehingga dapat bergabung ke dalam KIHT," katanya, dikutip pada Minggu (14/11/2021).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Firman mengatakan DJBC memiliki sejumlah kriteria dalam memiliki lokasi pembentukan KIHT terpadu. Garut dipilih karena menjadi salah satu daerah penghasil tembakau terbesar dan terbaik di Jawa Barat.

Menurutnya, tembakau Garut saat ini menjadi komoditas yang menarik bagi para perusahaan rokok, baik yang perusahaan rokok besar maupun rokok kecil.

Sementara itu, Malang dipilih karena terdapat beberapa perwakilan pengusaha rokok di wilayah tersebut. Jika terdapat KIHT, DJBC akan dapat mendorong semua pengusaha rokok berproduksi secara legal sehingga rokok ilegal akan menghilang.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Pembentukan KIHT terpadu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/2020. Pada KIHT terpadu, DJBC akan hadir memberikan pelayanan, pembinaan industri, serta mengawasi produksi dan peredaran hasil tembakaunya.

KIHT terpadu juga akan menjadi kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang produksi. DJBC juga dapat memberikan fasilitas cukai untuk produsen rokok, misalnya penundaan pelunasan pita cukai.

"Diharapkan KIHT memiliki manfaat ekonomi yang besar dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat dengan meningkatkan pendapatan asli daerah," ujar Firman.

Hingga September 2021, DJBC telah melakukan 10.866 kali penindakan terhadap barang kena cukai ilegal. Penindakan terhadap rokok ilegal menempati posisi tertinggi, diikuti barang lain seperti minuman keras dan narkotika. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?