KEBIJAKAN PAJAK

Dividen Luar Negeri Juga Dikecualikan dari PPh, Begini Prosedurnya

Muhamad Wildan | Senin, 22 April 2024 | 16:45 WIB
Dividen Luar Negeri Juga Dikecualikan dari PPh, Begini Prosedurnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Tak hanya dividen dari dalam negeri, dividen yang berasal dari luar negeri juga bisa dikecualikan dari objek pajak.

Dividen dari luar negeri yang diterima wajib pajak badan atau orang pribadi dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

"Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu," bunyi Pasal 17 ayat (2) PMK 18/2021, dikutip Senin (22/4/2024).

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Dalam hal dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, dividen yang dikecualikan dari objek PPh adalah sebesar dividen yang diinvestasikan di Indonesia.

Untuk dividen dari badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dividen dikecualikan dari objek PPh bila diinvestasikan di Indonesia paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak.

Bila dividen dari badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek yang diinvestasikan di Indonesia tidak sampai 30% dari jumlah laba setelah pajak, hanya dividen yang diinvestasikan yang dikecualikan dari pengenaan PPh.

Baca Juga:
Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

"Atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh," bunyi Pasal 22 ayat (2) PMK 18/2021.

Agar dividen dikecualikan dari objek PPh, dividen perlu diinvestasikan dalam instrumen-instrumen investasi keuangan ataupun nonkeuangan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 33 hingga Pasal 35 PMK 18/2021.

Investasi harus dilakukan setidaknya selama 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima. Bagi wajib pajak badan, dividen perlu diinvestasikan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir untuk tahun pajak diperolehnya dividen.

Baca Juga:
Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Dividen dari luar negeri yang dikecualikan dari objek PPh harus dilaporkan dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Tak hanya itu, realisasi investasi dividen juga harus dilaporkan oleh wajib pajak secara elektronik ke DJP menggunakan aplikasi e-Reporting Investasi yang tersedia di DJP Online.

Laporan realisasi investasi harus disampaikan lewat e-Reporting Investasi secara berkala sampai dengan tahun ketiga sejak tahun pajak diperolehnya dividen. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 07:30 WIB PER-8/PJ/2022

Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja