YORDANIA

Ditolak Mentah-mentah oleh Warga, RUU Kenaikan Pajak akan Ditarik

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 Juni 2018 | 11:14 WIB
Ditolak Mentah-mentah oleh Warga, RUU Kenaikan Pajak akan Ditarik

AMMAN, DDTCNews – Pemerintah Yordania akan menarik beleid peningkatan tarif pajak. Pasalnya, demonstrasi warga terjadi berhari-hari di jalan-jalan sekitar Kota Amman untuk menolak kenaikan pajak tersebut.

Perdana Menteri Yordania Omar Razzaz mengatakan pemerintah akan segera menarik rancangan undang-undang pajak kontroversial itu.

“Setiap warga juga memiliki hak untuk suara mereka didengar melalui sarana resmi, baik melalui media sosial maupun pertemuan secara langsung. Hal ini yang menjadi merupakan hal yang sah dimiliki warga negara,” paparnya di Amman, Kamis (7/6).

Baca Juga:
Pajak Turis Diprioritaskan untuk Wisatawan yang Datang dengan Pesawat

Dia menjelaskan pemerintah Yordania perlu mendengarkan diskusi dan harus mengambil langkah untuk kembali ke jalan yang benar. Tujuan beleid itu adalah untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

"Kami perlu berkonsultasi luas dengan badan-badan sipil atas sistem pajak baru yang tidak akan menginjak-injak hak warga negara,” katanya seperti dilansir euronews.com

Sebelumnya seorang Analis Yordania Nidal Mansour menjelaskan pemerintah berurusan dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi cukup parah. Padahal masyarakat merupakan sumber utama pendapatan, tapi pemerintah tidak memikirkan sumber lain seperti meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, atau bahkan mencoba untuk menarik investor.

Baca Juga:
Yordania Naikkan Tarif Pajak Atas Mobil Listrik Mewah

Pemerintahan Yordania saat ini berada di bawah tekanan International Monetary Fund (IMF) dalam menerapkan reformasi ekonomi dan melakukan berbagai langkah penghematan untuk mendapatkan pertumbuhan utang yang masih dalam ambang batas aman.

Pasalnya kerajaan pro barat telah mengalami kemunduran ekonomi, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian wilayah justru terkena konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Irak, bahkan juga sempat terjadi pengungsian dalam jumlah yang besar pada beberapa tahun lalu.

Akibat kenaikan tarif pajak itu, banyak warga Yordania merasa sedang diperas secara finansial oleh pemerintah yang dianggap korup dan merasa masyarakat tidak mendapatkan layanan dari hasil pajak yang telah dibayarkan. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra