KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Distribusi SPPT PBB-P2 Terlambat Lagi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 Agustus 2018 | 09:41 WIB
Distribusi SPPT PBB-P2 Terlambat Lagi

Menara Siger Lampung, Kabupaten Lampung Selatan. (DDTCNews - Youtube/Komunitas Pelita)

KALIANDA, DDTCNews – Pencetakan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami keterlambatan. Penambahan jumlah wajib pajak diklaim menjadi penyebab keterlambatan pada tahun ini.

Edi Novian, Kabid PBB dan BPHTB Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan mengaku instansinya baru menyelesaikan pendataan wajib pajak (WP), sehingga pencetakan SPPT PBB-P2 terlambat.

Dari hasil pendataan yang dilakukan BPPRD Lampung Selatan, WP PBB-P2 bertambah sebanuak 86.286 pada tahun ini. Pada 2017, BPPRD mencatat adanya 318.852 WP. Saat ini, jumlah WP meningkat menjadi 405.138 WP.

Baca Juga:
Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

“Ya, kami baru selesai melakukan pendataan terhadap WP, sehingga pencetakan SPPT agak terlambat. Wajar jika terlambat dalam pencetakan SPPT karena penambahan WP cukup banyak,” ujarnya seperti dilansir darilampost.co, Selasa (28/8/2018)

Keterlambatan cetak SPPT ini bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Tahun lalu, proses pencetakan dan distribusi SPPT dilakukan juga baru dilakukan pada semester II.

Saat itu, Pihak BPPRD Lampung Selatan mengatakan efek dari keterlambatan tersebut membuat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB-P2 hanya mencapai 73,1%. Untuk tahun ini, Edi Novian belum memberikan proyeksi realisasi PAD dari pos PBB-P2. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Minggu, 22 Desember 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Tagih Utang PBB, Kejaksaan Berhasil Kumpulkan Rp767 Juta dari WP

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%