KOTA PASURUAN

Disorot KPK dan BPK, Wali Kota Ini Optimalkan Pendapatan dari Parkir

Dian Kurniati | Kamis, 07 Juli 2022 | 13:30 WIB
Disorot KPK dan BPK, Wali Kota Ini Optimalkan Pendapatan dari Parkir

Ilustrasi.

PASURUAN, DDTCNews - Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, Saifullah Yusuf meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi parkir.

Saifullah mengatakan peningkatan pajak dan retribusi parkir akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merekomendasikan optimalisasi penerimaan dari sektor parkir.

"Parkir menjadi salah satu perhatian dari KPK dan BPK terkait dengan pendapatan daerah," katanya, Kamis (7/7/2022).

Baca Juga:
Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Saifullah mengatakan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber PAD yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Kota Pasuruan memungut 10 jenis pajak daerah, termasuk pajak parkir, yang memiliki potensi besar karena belum tergarap sepenuhnya.

Selain itu, ada retribusi parkir yang menjadi salah satu kontributor penting dalam pengumpulan retribusi daerah setiap tahun.

Dia menilai Bapenda perlu lebih inovatif dalam membuat strategi untuk menggenjot PAD melalui pajak dan retribusi parkir. Misalnya dengan meningkatkan layanan dan membuat acara yang mampu menarik wisatawan, baik lokal maupun internasional.

Baca Juga:
Kanwil DJP Jawa Timur II Kukuhkan 474 Relawan Pajak 2025

Menurutnya, ramainya wisatawan di Kota Pasuruan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi parkir. Di sisi lain, ramainya sektor pariwisata juga bakal mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

"Kita mau face off operasi wajah, kita mau meningkatkan layanan dengan melakukan event-event, baik yang diselenggarakan dari pemerintah maupun swasta untuk menggenjot PAD," ujarnya.

Saifullah kemudian meminta camat untuk memetakan potensi kawasan parkir yang ada di wilayah masing-masing. Secara bersamaan, perangkat daerah lainnya juga perlu terlibat dalam setiap strategi optimalisasi PAD.

Baca Juga:
Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Terakhir, dia menyebut kemampuan petugas lapangan harus selalu ditingkatkan agar mampu mencapai target yang diberikan. Dia senang Bapenda memiliki agenda untuk memberikan pembekalan kepada petugas pelayanan pajak daerah sehingga lebih baik dalam melayani wajib pajak.

"Petugas pelayanan pajak daerah harus terampil, sabar, profesional dan amanah," imbuhnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Kanwil DJP Jawa Timur II Kukuhkan 474 Relawan Pajak 2025

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:00 WIB PROVINSI SUMATRA UTARA

Ada Opsen, Sumut Turunkan Tarif Pajak Kendaraan Jadi 1 Persen

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6