KEBIJAKAN PAJAK

Disiapkan, Insentif Pajak Penempatan DHE SDA di Dalam Negeri

Muhamad Wildan | Senin, 17 April 2023 | 17:04 WIB
Disiapkan, Insentif Pajak Penempatan DHE SDA di Dalam Negeri

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (17/4/2023). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan instrumen keuangan khusus untuk mendukung kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan instrumen yang disiapkan BI memiliki imbal hasil yang kompetitif. Nantinya, kebijakan BI ini akan didukung oleh pemerintah lewat pemberian insentif pajak.

"Ini akan dikombinasikan dengan insentif pajak agar instrumen keuangan yang ada ini tetap menarik," ujar Febrio dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (17/4/2023).

Baca Juga:
Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

Saat ini, pemerintah telah memberikan insentif pajak kepada eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Pemberian insentif itu sudah termuat dalam peraturan Pemerintah (PP) 123/2015 dan ketentuan teknisnya, yakni PMK 212/2018.

Lewat peraturan tersebut, bunga deposito yang dananya bersumber dari DHE bisa dibebaskan dari pengenaan PPh final. Syaratnya, DHE tersebut didepositokan selama lebih dari 6 bulan.

“Kalau tenor deposito di atas 6 bulan, tarif PPh bunga depositonya bahkan 0%. Ini akan tetap kita berikan dan akan kita dorong agar tenor yang lebih panjang mendapatkan insentif yang lebih besar," ujar Febrio.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Seperti diketahui, pemerintah berencana merevisi PP 1/2019 dan mewajibkan eksportir untuk menempatkan DHE SDA di dalam negeri dalam periode waktu tertentu.

Rencananya, DHE SDA harus ditempatkan dalam rekening khusus paling lambat 3 bulan setelah pemberitahuan pabean ekspor. Sebesar 30% dari DHE SDA yang diperoleh eksportir harus ditempatkan di dalam negeri.

DHE SDA harus ditempatkan di Indonesia selama 90 hari dan harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Bila eksportir tidak melaksanakan kewajiban penempatan DHE di dalam negeri, pemerintah bisa menjatuhkan sanksi berupa penangguhan pelayanan ekspor. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja