Dirjen Pajak Minta WP Cermati Tanggal Berlaku UU HPP

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak untuk dapat memperhatikan jadwal berlaku dari setiap klausul perpajakan sebagaimana tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan UU HPP mengubah ketentuan di berbagai undang-undang perpajakan, termasuk mengatur program pengungkapan sukarela (PPS) dan pajak karbon. Namun, jadwal pemberlakuan ketentuan baru itu ditetapkan berbeda-beda.

"Ini yang menjadi catatan saya karena kami yang menjalankan UU ini secara administratif di pajak dan ada beberapa di DJBC. Concern mengenai pemberlakuan menjadi penting," katanya dalam webinar Sosialisasi UU HPP yang diadakan Kadin Indonesia, Jumat (29/10/2021).

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 UU HPP, ketentuan-ketentuan baru UU PPh yang telah direvisi dengan UU HPP ditetapkan mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Ketentuan baru mengenai UU PPN yang telah diubah dengan UU PPN ditetapkan mulai berlaku sejak 1 April 2022.

Sementara itu, ketentuan terbaru UU KUP pada UU HPP ditetapkan mulai berlaku sejak tanggal UU HPP diundangkan. Ketentuan yang sama juga berlaku atas ketentuan UU Cukai yang diubah dengan UU HPP.

Kemudian, program pengungkapan sukarela ditetapkan berlaku hanya pada Januari hingga Juni 2022, sedangkan pajak karbon ditetapkan berlaku sejak 1 April 2022 dan hanya atas badan yang bergerak di bidang PLTU batu bara.

Sembari menunggu diundangkannya UU HPP, Suryo menuturkan DJP saat ini sedang menyiapkan aturan turunan yang diperlukan untuk melaksanakan UU HPP, baik yang berbentuk peraturan menteri keuangan (PMK) maupun peraturan pemerintah (PP).

Dia juga menambahkan DJP sangat terbuka untuk menerima masukan dan catatan dari wajib pajak agar implementasi UU HPP tidak terhambat pada kemudian hari.

"Kesiapan adalah sesuatu yang penting dalam implementasi UU HPP ini," ujar Suryo. (rig)