IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Dikebut, Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara Sudah 26%

Muhamad Wildan | Kamis, 13 April 2023 | 10:51 WIB
Dikebut, Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara Sudah 26%

Foto aerial hunian pekerja konstruksi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (16/3/2023). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 26%. Capaian tersebut meningkat signifikan bila dibandingkan dengan progres pada Februari 2023.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pada saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi IKN pada Februari 2023, progres pembangunan IKN baru mencapai 15%.

"Mudah-mudahan ini ada percepatan," ujar Suharso, dikutip Kamis (13/4/2023).

Baca Juga:
Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Adapun infrastruktur yang sudah dibangun antara lain infrastruktur air minum, sanitas, jalan, gedung pemerintahan, hingga perumahan. Pembangunan juga turun melibat swasta lewat skema KPBU.

"Bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi kita juga membuka keterlibatan swasta termasuk swasta asing dalam skema KPBU," ujar Suharso.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe pun mengatakan skema KPBU telah menarik minat investor lokal serta investor asing dari berbagai negara, contohnya dari China dan Korea Selatan.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Dhony mengatakan saat ini pemerintah sedang mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan sesuai dengan arahan presiden.

"Untuk pendidikan ini juga ada arahan dari Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di mana akan diberikan, baik untuk swasta maupun yang sekolah negeri, bantuan-bantuan dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan sekolah unggul yang akan berada di IKN," ujar Dhony.

Terkait dengan fasilitas kesehatan, Dhony mengatakan pemerintah akan membangun rumah sakit berskala internasional di IKN.

"Ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat dan segera akan kita umumkan, mudah-mudahan di bulan Mei sudah ada yang terpilih, yang sesuai arahan Pak Presiden. Ini rumah sakit unggul yang harus ada kerja sama dengan internasional," ujar Dhony. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?