Didesak Tangguhkan Cukai BBM, Penerimaan Filipina Bisa Hilang Rp32 T

MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina memperkirakan akan kehilangan penerimaan senilai P117 miliar atau sekitar Rp32 triliun jika usulan penangguhan pemungutan cukai atas bahan bakar minyak (BBM) berlaku.

Asisten Menteri Anggaran Rolando Toledo mengatakan angka tersebut setara 0,5% dari PDB. Dia khawatir usulan penangguhan cukai akan berdampak pada target penerimaan dan langkah pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

"Komite Koordinasi Anggaran Pembangunan menentang usulan untuk menangguhkan pengenaan cukai bahan bakar karena akan membuat pendapatan kita hilang signifikan sehingga akan merugikan pemulihan kita," katanya, Senin (14/3/2022).

Toledo menilai penangguhan cukai BBM dapat berdampak pada pelaksanaan program, kegiatan, serta proyek yang telah direncanakan pemerintah pada tahun ini, termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Untuk diketahui, Komite Koordinasi Anggaran Pembangunan (Development Budget Coordination Committee/DBCC) terdiri atas Menteri Pembangunan dan Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Anggaran, dan Gubernur Bank Sentral Filipina.

Senada, Kemenkeu juga yang menentang seruan penangguhan pajak cukai atas BBM karena dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara. Menurut hitungan Kemenkeu, potensi penerimaan yang hilang bisa mencapai P131,4 miliar atau Rp36 triliun pada tahun ini saja.

Menurut Toledo, insentif fiskal akan diberikan kepada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan. Pekan lalu, Kementerian Anggaran telah dua kali mengucurkan dana masing-masing P2,5 miliar atau Rp683,57 miliar dan P500 juta atau Rp136,7 miliar untuk subsidi bahan bakar pada transportasi umum dan sektor pertanian.

"Kami akan memberikan bantuan kepada sektor tertentu seperti subsidi bahan bakar untuk transportasi umum dan sektor pertanian," ujarnya.

Sementara itu, Pejabat Kementerian Anggaran Tina Rose Canda sempat menyebut penangguhan cukai BBM dalam jangka pendek akan menguntungkan sektor transportasi dan pertanian, tetapi di sisi lain akan memukul kinerja pelayanan sosial.

Misal, program bantuan medis dari Kementerian Kesehatan dan bantuan untuk daerah yang terkena dampak krisis dari Kementerian Sosial.

Seperti dilansir gmanetwork.com, sejumlah anggota parlemen mendesak pemerintah menangguhkan cukai BBM selama 6 bulan. Parlemen berpandangan kenaikan harga BBM memberatkan masyarakat karena dampaknya yang besar pada harga berbagai barang dan jasa. (rig)