KABUPATEN BINTAN

Dibantu Kejari, Tunggakan Pajak yang Sudah Ditagih Capai Rp44 Miliar

Dian Kurniati | Kamis, 25 November 2021 | 09:50 WIB
Dibantu Kejari, Tunggakan Pajak yang Sudah Ditagih Capai Rp44 Miliar

Ilustrasi.

BINTAN, DDTCNews - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan, Kepulauan Riau, mencatat telah membantu pemerintah daerah dalam penagihan piutang pajak daerah senilai Rp44,17 miliar.

Kepala Kejari Bintan I Wayan Riana mengatakan angka itu menjadi bagian dari total piutang pajak daerah yang harus ditagih senilai Rp100 miliar. Menurutnya, Kejari akan berupaya menyelesaikan semua piutang pajak daerah tersebut.

"Jumlah tersebut dipastikan akan bertambah sampai dengan akhir tahun ini," katanya, dikutip pada Kamis (25/11/2021).

Baca Juga:
Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

I Wayan menuturkan bantuan penagihan piutang pajak daerah mulai berjalan setelah pemkab melalui Badan Pendapatan Daerah menandatangani surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejari. Adapun bantuan penagihan tersebut sudah berjalan sejak Maret lalu.

Dia menyebut piutang pajak daerah yang akan ditagih berasal dari tunggakan pajak dalam 5 tahun terakhir. Untuk itu, lanjutnya, masih ada peluang bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kejaksaan untuk menagih piutang pajak tersebut.

I Wayan menilai penagihan oleh Kejari bukan satu-satunya alasan wajib pajak bersedia membayar tunggakannya. Sebab, saat ini ada program relaksasi pajak yang juga menjadi momentum baik bagi wajib pajak menyelesaikan piutangnya.

Baca Juga:
Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Program relaksasi pajak daerah akan berakhir pada akhir bulan ini. Dia berharap wajib pajak dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melunasi tunggakan pajak daerah tanpa perlu membayar denda administrasi.

Bagi wajib pajak yang enggan membayar pajak daerah, Kejari Bintan selaku pengacara negara akan melakukan gugatan perdata. Menurut I Wayan, gugatan tersebut dapat diajukan dengan dalil wanprestasi.

"Kalau konstruksi pasal tindak pidana korupsi (tipikor) masih akan kami analisis lagi seperti apa. Apabila dapat dikenakan maka akan diterapkan bagi wajib pajak daerah yang enggan membayar," ujarnya seperti dilansir luarbiasa.id. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko