Di G20 dan Asia, Sri Mulyani Sebut RI Tergolong Cepat Pulihkan APBN

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu memulihkan ekonomi sekaligus melakukan konsolidasi fiskal secara cepat pascapandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 yang diikuti dengan krisis ekonomi dan sosial menjadi tantangan bagi semua negara di dunia. Meski demikian, upaya pemulihan ekonomi dan APBN di setiap negara memiliki progres berbeda-beda.

"Indonesia mungkin di antara negara G-20 dan Asia termasuk yang sudah sangat pulih dari sisi pertumbuhan ekonomi serta memiliki instrumen fiskal yang lebih sehat dan terkonsolidasi," katanya dalam webinar Muslim World Resilience in Anticipating the Global Economic Uncertainties, Rabu (10/5/2023).

Sri Mulyani mengatakan APBN harus berperan sebagai instrumen countercyclical untuk menangani masalah kesehatan akibat pandemi Covid-19 sekaligus memberi perlindungan sosial kepada masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi. Di sisi lain, penerimaan negara saat pademi juga mengalami kontraksi karena berbagai kegiatan ekonomi masyarakat melemah.

Dalam suasana Covid-19, defisit APBN sempat melebar menjadi 6,14% PDB pada 2020, tetapi perlahan turun menjadi 4,57% PDB pada 2021 dan 2,38% PDB pada 2022. Penurunan defisit di bawah 3% PDB pada 2022 tersebut juga lebih cepat dari yang direncanakan pemerintah.

Pada APBN 2023, pemerintah merencanakan defisit akan senilai Rp598,15 triliun atau 2,8% PDB. Adapun hingga kuartal I/2023, realisasinya baru RP131,8 triliun atau 0,63% PDB.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih tumbuh kuat sebesar 5,03% pada kuartal I/2023 meski dihadapkan pada tantangan ketidakpastian global. Sementara soal inflasi, makin terkendali di level 4,33% pada April 2023.

Sri Mulyani menjelaskan negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa memiliki kondisi yang jauh berbeda ketimbang Indonesia. Di AS, isu mengenai defisit fiskal dan utang pemerintah yang telah mencapai batasan, kini menjadi krisis politik.

Sementara di Eropa, upaya pemulihan ekonomi belum optimal karena bank sentral harus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi.

"Di Eropa terjadi dilema antara konsolidasi fiskal dan menjaga momentum pemulihan yang masih lemah karena kenaikan suku bunga di tengah lonjakan inflasi," ujarnya. (sap)