Di Bawah Target, Defisit APBN 2023 Ditaksir 2,28% PDB Saat Tutup Buku

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2023 hanya akan senilai Rp486,4 triliun atau 2,28% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit akan lebih kecil karena kinerja penerimaan negara diprediksi mampu melampaui target. Pada semester I/2023, APBN juga masih mencatatkan surplus Rp152,3 triliun atau 0,72% PDB.

"Defisit [pada akhir tahun] dapat ditekan menjadi Rp486,4 triliun (2,28% PDB)," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Selasa (4/7/2023).

Proyeksi defisit sebesar 2,28% PDB ini lebih kecil dari yang direncanakan pemerintah pada UU APBN 2023. Pada APBN 2023, pemerintah merancang defisit senilai Rp598,2 triliun atau setara dengan 2,84% PDB.

Sri Mulyani memaparkan penerimaan negara pada saat tutup buku diestimasi mencapai Rp2.637,2 triliun atau 107,1% target. Kemudian, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.123,7 triliun atau 102% dari yang direncanakan.

Di sisi lain, pembiayaan utang juga diproyeksi mampu turun 41,6% atau berkurang Rp289,9 triliun dari target.

Dia menyebut APBN pada semester I/2023 masih mengalami surplus karena realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.407,9 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp1.254,7 triliun. Keseimbangan primer juga surplus Rp368,2 triliun.

Pendapatan negara yang telah mencapai Rp1.407,9 triliun ini setara 57,2% dari target. Kinerja pendapatan negara tersebut juga tumbuh 5,4%.

Pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp1.105,6 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp970,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp135,4 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp302,1 triliun.

Sedangkan dari sisi belanja, realisasinya yang senilai Rp1.254,7 triliun setara 41% dari pagu. Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp891,6 triliun dan sisanya belanja transfer ke daerah.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan terus menggunakan APBN 2023 sebagai instrumen untuk melindungi rakyat dan ekonomi. Meski demikian, pemerintah juga tetap berupaya mengelola APBN secara hati-hati agar berkelanjutan.

"APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara/utang," ujarnya. (sap)