Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews - Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan mencabut moratorium operasional kasino di Pulau Boracay yang menjadi wilayah liburan utama di negara tersebut.
Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan kebijakan itu didasarkan pada besarnya potensi penerimaan pajak dari kegiatan usaha tersebut. Saat ini, negara membutuhkan tambahan penerimaan pajak untuk mengatasi pandemi Covid-19.
"Presiden telah memberikan sinyal untuk mengizinkan pengoperasian kasino di Boracay," katanya, dikutip pada Senin (30/8/2021).
Roque menuturkan pemerintah akan mengatur ketentuan operasional kasino di Borocay. Kasino harus beroperasi mengikuti protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan Covid-19. Namun, ia tidak menjelaskan apakah pencabutan moratorium itu akan bersifat sementara atau permanen.
Duterte sebelumnya menentang kegiatan perjudian dan menetapkan moratorium pembangunan kasino baru di Filipina, meskipun negara tersebut merupakan salah satu pasar perjudian dengan pertumbuhan tercepat di Asia sebelum pandemi.
Kebijakan lockdown akibat pandemi Covid-19 telah menghancurkan ekonomi Filipina dan memukul pendapatan pajak. Penerimaan pajak dari bisnis kasino juga terhenti karena kegiatan bisnis itu tidak beroperasi hingga saat ini.
Pemegang lisensi kasino seperti Alliance Global Group Inc Filipina serta kemitraan Leisure & Resorts World Corp dan Galaxy Entertainment Group of Macau menyambut baik rencana pembukaan kembali bisnis kasino.
Pimpinan Alliance Global Andrew Tan langsung berencana melanjutkan proyek kasinonya di Boracay karena ia telah memiliki beberapa hotel dan lapangan golf. "Kami sangat berharap industri pariwisata di pulau ini cepat pulih pascapandemi," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Sangat menarik apabila kasino (kembali) mendapatkan izin di Indonesia. Legalitas kasino pernah ada di Jakarta, Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin di tahun 1970-an. Pendapatan dari kasino untuk Pemerintah tergolong besar. Dan apabila (sekarang) legalitas diberikan tentu akan bisa menutup sedikit demi sedikit utang yang Indonesia miliki. Kita bisa bisa mencontoh negara-negara maju yang memiliki kasino. Bahkan Malaysia, yang notabene sebagai negara yang mayoritas Islam pun, memiliki kasino. Tentunya, akan sulit diizinkan (kembali) di Indonesia karena lagi-lagi terbentur dengan undang-undang dan ideologi Pancasila.
