KEBIJAKAN PAJAK

Demi Pajak dan Lapangan Kerja, Jokowi Minta TNI-Polri Beri Dukungan

Dian Kurniati | Rabu, 02 Maret 2022 | 09:30 WIB
Demi Pajak dan Lapangan Kerja, Jokowi Minta TNI-Polri Beri Dukungan

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI dan Polri untuk mendukung langkah transformasi ekonomi yang tengah dilakukan pemerintah.

Jokowi mengatakan tumpuan pertumbuhan ekonomi perlu diubah dari sektor konsumsi menjadi sektor produksi, seperti hilirisasi mineral. Menurutnya, hilirisasi akan mendatangkan keuntungan, mulai dari aspek penerimaan hingga pembukaan lapangan kerja baru.

"Saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang namanya industri, entah itu industri nikel, industri batu bara, industri tembaga, industri emas, jaga mereka. Arena nilai tambahnya nanti ada di situ. Itu tugas kita bersama," katanya, Selasa (1/3/2022).

Baca Juga:
Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Jokowi menuturkan pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina menyebabkan ketidakpastian global. Berbagai persoalan kini muncul, seperti gangguan pada rantai pasok, kelangkaan bahan pangan, hingga lonjakan inflasi di sejumlah negara.

Dalam kondisi tersebut, ia menilai transformasi ekonomi makin mendesak. Nanti, sejumlah kebijakan pemerintah juga diarahkan untuk mendukung langkah transformasi ekonomi, seperti melarang ekspor komoditas mentah.

Jokowi menyebut hilirisasi dan industrialisasi akan menghasilkan nilai tambah sehingga berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan serta pembayaran perpajakan seperti PPh dan PPN di dalam negeri. Negara juga bisa mendapat tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Juga:
Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Menurut presiden, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan langkah hilirisasi dan industrialisasi, meskipun berisiko menghadapi gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Nikel dulu, oke. Meskipun kita masih dibawa ke WTO, digugat oleh Uni Eropa. Enggak apa-apa. Kalau kita tidak berani mencoba seperti itu, tidak berani melakukan seperti itu, sampai kapan pun yang kita kirim hanya bahan mentah dan kita enggak dapat apa-apa," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini