Defisit APBN Terancam Bengkak, Kenaikan Tarif Pajak Jadi Opsi Solusi

LONDON, DDTCNews—Lembaga riset asal Inggris, Institut Studi Fiskal mendesak Menteri Keuangan Britania Raya Rishi Sunak untuk menaikkan pelbagai tarif pajak yang berlaku di negara tersebut guna meningkatkan alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan.

Direktur Institut Studi Fiskal Paul Johnson mengatakan Perdana Menteri Boris Johnson harus mewujudkan janji meningkatkan alokasi kesehatan dan pendidikan. Untuk itu, kebijakan tarif pajak harus diambil sebelum pengumuman APBN 11 Maret 2020.

“Sunak harus mengakui bahwa rencana pengeluaran yang lebih besar juga membutuhkan lebih banyak penerimaan pajak," katanya, Rabu (26/2/2020).

Gara-gara janji itu, Sunak mendapat tekanan yang berat. Dia harus memilih memperbesar defisit atau meningkatkan target pendapatan pajak negara. Belum lagi, waktu yang tersisa tinggal sebulan untuk menyusun APBN setelah pengunduran diri Sajid Javid.

Menurut Paul, menaikkan target pendapatan lebih masuk akal ketimbang melanggar aturan pemerintah tentang utang untuk menambal defisit, meski pemerintah sebelumnya sempat mengatakan tidak akan menaikan tarif PPh dan PPN.

Institut Studi Fiskal memproyeksikan defisit anggaran Inggris 2020 bisa mencapai £63 miliar apabila kebijakan fiskal Inggris tak berubah, atau sekitar £23 miliar lebih besar dari perkiraan Javid.

Selain tarif, lanjut Paul, Institut Studi Fiskal juga menyarankan opsi lain untuk meningkatkan pendapatan negara, di antaranya mencabut subsidi bahan bakar untuk menghemat anggaran £4 miliar.

Selain itu, Paul juga merekomdasikan pemerintah untuk menambah penerimaan dengan menghapus bantuan diskon pajak capital gain untuk pengusaha dan meningkatkan pajak bagi masyarakat yang tinggal di properti mahal.

Namun, opsi pencabutan subsidi dan penghapusan diskon pajak capital gain agaknya sulit untuk direalisasikan mengingat sekitar 18 anggota parlemen Konservatif telah menulis surat kepada Sunak agar tak menaikkan pajak tersebut.

"Sunak perlu menahan godaan untuk mengumumkan (kebijakan) yang lain, dan mengakui bahwa ada banyak pengeluaran yang membutuhkan tambahan pendapatan pajak," katanya dilansir dari BBC. (rig)