JAKARTA, DDTCNews – Selain merilis kinerja APBN 2019 hingga akhir September, Kementerian Keuangan juga merilis transparansi kinerja per akhir Oktober.
Dalam dokumen APBN Kita November 2019, realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2019 tercatat senilai Rp1.508,91 triliun atau 69,69% dari target Rp2.165,11 triliun. Nilai itu hanya tumbuh 1,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp1.491,07 triliun atau 78,70% dari target Rp1.894,72 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja tercatat senilai Rp1.797,97 triliun atau 73,06% dibandingkan pagu APBN 2019 senilai Rp2.461,11 triliun. Realisasi itu tumbuh 4,48% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu Rp1.720,82 triliun atau 77,49% dari pagu
Rp2.220,66 triliun.
Dengan performa tersebut, realisasi defisit keseimbangan primer semakin melebar senilai Rp68,42 triliun atau 340,13% dari patokan dalam APBN 2019 yaitu defisit senilai Rp20,11 triliun. Pada akhir September tahun lalu, defisit keseimbangan primer hanya
Rp16,52 triliun atau 18,92% dari patokan dalam APBN 2018 senilai Rp87,33 triliun.
Defisit anggaran tercatat senilai Rp289,06 triliun (1,80% terhadap PDB) atau 97,66% dari patokan dalam APBN 2019 senilai Rp296 triliun (1,84% terhadap PDB). Pada akhir September 2018, defisit tercatat senilai Rp229,74triliun (1,56% terhadap PDB) atau
70,49% dari patokan dalam APBN senilai Rp325,94 triliun (2,19% terhadap PDB).
Adapun realisasi pembiayaan anggaran sudah melebihi patokan APBN 2019, yaitu senilai Rp373,37 triliun atau 126,14% dari patokan Rp296,00 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi pembiayaan mencapai Rp323,07 triliun atau 99,12% dari patokan
APBN 2018 senilai Rp325,94 triliun.
Performa tersebut pada gilirannya menyisakan kelebihan pembiayaan anggaran senilai Rp84,31 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp93,32 triliun. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.