Definisi Sisa Lebih yang Dikecualikan Sebagai Objek PPh Direvisi

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan merevisi definisi perihal sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba di bidang penelitian dan pengembangan yang dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2020 yang merevisi sekaligus mencabut PMK No. 80/2009. Adapun definisi sisa lebih tertuang dalam pasal 4 ayat 2 PMK 68/2020.

"Sisa lebih ... merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut," bunyi beleid tersebut, dikutip Kamis (25/6/2020).

Sementara pada PMK 80/2009, sisa lebih didefinisikan sebagai selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba.

Lebih lanjut, PMK 68/2020 juga menjelaskan lebih detail perihal biaya yang dimaksud dalam definisi sisa lebih tersebut. Pada pasal 4 ayat 3 dijelaskan biaya tersebut, termasuk antara lain bantuan, sumbangan, atau harta hibahan.

Lalu, biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Kemudian, biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang dipakai untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Biaya yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 tersebut juga termasuk biaya untuk meningkatkan kapasitas mutu dan layanan untuk pendidikan/penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat.

Khusus biaya dalam bentuk bantuan, sumbangan, atau harta hibahan, biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan aturan pajak sepanjang tidak ada hubungan istimewa dengan penerima bantuan, sumbangan, atau harta hibahan.

Lebih lanjut, hubungan istimewa berupa hubungan kepemilikan dan penguasaan dikecualikan jika pemberi dan penerima bantuan, sumbangan, atau harta hibahan merupakan badan atau lembaga nirlaba. (rig)