RUU REDENOMINASI

Darmin: Ini Momentum Tepat Redenominasi Rupiah

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 Juli 2017 | 09:44 WIB
Darmin: Ini Momentum Tepat Redenominasi Rupiah

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk meredenominasi rupiah atau dari Rp1.000 menjadi Rp1. Pemerintah mengharapkan RUU Redenominasi segera masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2017 agar bisa segera meredenominasi rupiah.

Kendati demikian Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui pemerintah belum membahas redenominasi rupiah di Sidang Kabinet. Menurutnya pembahasan redenominasi ke depannya tidak akan mengalami kendala.

"Soal redenominasi ini belum dibahas, tapi ya pasti akan dibahas. Tidak akan ada masalah apapun seharusnya dalam pembahasan ini, kan sudah dibicarakan sejak 4 tahun lebih belakangan ini. Sekarang waktu yang cocok untuk redenominasi karena inflasinya sudah baik," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (19/7).

Baca Juga:
Jaga Inflasi Terkendali, BI Putuskan Suku Bunga Acuan Tetap 6 Persen

Menurutnya inflasi dengan kisaran 3-4% pada saat ini sudah sangat cocok untuk meredenominasi rupiah. Ia berharap refenominasi tidak mengganggu masyarakat, perekonomian, dan khususnya tidak membuat angka inflasi justru jadi semakin tinggi.

Di samping itu, Darmin menjelaskan efisiensi dalam implementasinya akan sangat membantu masyarakat. "Bayangkan berapa ribu Mb (Megabyte) atau Gigabyte bertambah kalau digitnya tambah 3. Redenominasi ini kan berkurang 3, akan sangat banyak ngaruhnya bukan hanya di perbankan, tapi di semua sektor," tuturnya.

Namun, Darmin mengakui belum mengestimasikan redenominasi bisa diwujudkan. "Mestinya ya tidak sampai 7 tahun. Tapi untuk pastinya saya belum tahu memakan waktu berapa lama," katanya.

Baca Juga:
Pemerintah Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun Tipis

Berdasarkan pertimbangan tertentu Darmin menganggap redenominasi tidak membutuhkan biaya yang besar dalam realisasinya. Mengingat, kendala soal biaya yang selalu menghambat kebijakan yang akan diterbitkan oleh pemerintah.

"Karena biayanya juga tidak banyak, lalu soal mendesak atau tidaknya ya dihubungkan juga dengan biaya. Kalau sesuatu yang biayanya mahal, lalu dipaksakan sekarang, nah itu baru masalah. Lagi pula, redenominasi itu nantinya akan sangat efisiensi," pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 16 Oktober 2024 | 15:10 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Inflasi Terkendali, BI Putuskan Suku Bunga Acuan Tetap 6 Persen

Senin, 07 Oktober 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

Pemerintah Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun Tipis

Rabu, 25 September 2024 | 10:30 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp8.461,93 Triliun per Agustus 2024

Rabu, 18 September 2024 | 15:31 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Turunkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja