RUU REDENOMINASI

Darmin: Ini Momentum Tepat Redenominasi Rupiah

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 Juli 2017 | 09:44 WIB
Darmin: Ini Momentum Tepat Redenominasi Rupiah

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk meredenominasi rupiah atau dari Rp1.000 menjadi Rp1. Pemerintah mengharapkan RUU Redenominasi segera masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2017 agar bisa segera meredenominasi rupiah.

Kendati demikian Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui pemerintah belum membahas redenominasi rupiah di Sidang Kabinet. Menurutnya pembahasan redenominasi ke depannya tidak akan mengalami kendala.

"Soal redenominasi ini belum dibahas, tapi ya pasti akan dibahas. Tidak akan ada masalah apapun seharusnya dalam pembahasan ini, kan sudah dibicarakan sejak 4 tahun lebih belakangan ini. Sekarang waktu yang cocok untuk redenominasi karena inflasinya sudah baik," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (19/7).

Baca Juga:
BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Menurutnya inflasi dengan kisaran 3-4% pada saat ini sudah sangat cocok untuk meredenominasi rupiah. Ia berharap refenominasi tidak mengganggu masyarakat, perekonomian, dan khususnya tidak membuat angka inflasi justru jadi semakin tinggi.

Di samping itu, Darmin menjelaskan efisiensi dalam implementasinya akan sangat membantu masyarakat. "Bayangkan berapa ribu Mb (Megabyte) atau Gigabyte bertambah kalau digitnya tambah 3. Redenominasi ini kan berkurang 3, akan sangat banyak ngaruhnya bukan hanya di perbankan, tapi di semua sektor," tuturnya.

Namun, Darmin mengakui belum mengestimasikan redenominasi bisa diwujudkan. "Mestinya ya tidak sampai 7 tahun. Tapi untuk pastinya saya belum tahu memakan waktu berapa lama," katanya.

Baca Juga:
Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Berdasarkan pertimbangan tertentu Darmin menganggap redenominasi tidak membutuhkan biaya yang besar dalam realisasinya. Mengingat, kendala soal biaya yang selalu menghambat kebijakan yang akan diterbitkan oleh pemerintah.

"Karena biayanya juga tidak banyak, lalu soal mendesak atau tidaknya ya dihubungkan juga dengan biaya. Kalau sesuatu yang biayanya mahal, lalu dipaksakan sekarang, nah itu baru masalah. Lagi pula, redenominasi itu nantinya akan sangat efisiensi," pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:25 WIB KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:37 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

Kamis, 09 Januari 2025 | 15:00 WIB KINERJA MONETER

Efek Pajak hingga Utang, Cadangan Devisa Naik Jadi US$155,7 Miliar

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses