JERMAN

Dari Menkeu Jadi Kanselir Jerman, Begini Arah Kebijakan Olaf Scholz

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 Desember 2021 | 10:35 WIB
Dari Menkeu Jadi Kanselir Jerman, Begini Arah Kebijakan Olaf Scholz

Kanselir Jerman yang baru terpilih Olaf Scholz dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier berpose untuk foto bersama dengan menteri kabinet yang baru ditunjuk dalam sebuah upacara di Bellevue Palace di Berlin, Jerman, Rabu (8/12/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Hannibal Hanschke/aww/cfo

BERLIN, DDTCNews - Menteri Keuangan Olaf Scholz resmi naik pangkat menjadi Kanselir Jerman. Olaf menggantikan Angela Merkel yang sudah menjabat kanselir selama 16 tahun.

Laporan BBC Inggris menyebutkan terpilihnya Scholz menjadi momen penting bagi perekonomian Eropa dan dunia. Pada sisi perpajakan tidak ada perubahan besar yang akan terjadi dibanding kepemimpinan sebelumnya.

Jerman merupakan pendukung utama tercapainya konsensus global. Kesepakatan yang dibahas oleh OECD tersebut akan mereformasi kebijakan perpajakan internasional.

Baca Juga:
Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

"Perjanjian ini benar-benar akan mengubah dunia," kata Olaf Scholz dikutip pada Kamis (9/12/2021).

Kanselir Scholz juga diproyeksikan tetap melanjutkan kebijakan fiskal dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Belanja pemerintah tetap diberikan kepada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah.

Kebijakan tersebut menjadi solusi jangka pendek yang akan dilanjutkan pemerintah melalui tunjangan langsung. Selanjutnya, desain pasar tenaga kerja yang mengandalkan skema kerja paruh waktu atau Kurzarbeit akan tetap dipertahankan.

Baca Juga:
China Kenakan Bea Masuk 39 Persen atas Impor Brandy dari Eropa

Skema kerja Kurzarbeit dengan intervensi pemerintah menetapkan upah minimum menjadi jurus ampuh menghadapi krisis ekonomi. Kebijakan tersebut diperkenalkan pada 2010 saat Jerman menghadapi dampak krisis keuangan 2008 dan diadopsi negara anggota Uni Eropa lainnya.

"Tunjangan jangka pendek dan Kurzarbeit merupakan metode yang saya gunakan saat menjadi menteri tenaga kerja 10 tahun yang lalu. Sekarang itu sesuatu yang tidak hanya berlaku di Jerman tetapi di seluruh Uni Eropa," ungkapnya.

Laporan BBC menyatakan ada tantangan besar dalam pengelolaan fiskal yang menanti Scholz. Koalisi baru pemerintah telah memberikan komitmen untuk tidak meningkatkan beban pajak dan mengerem utang.

"Tantangan yang akan muncul adalah bagaimana kanselir melakukan penyesuaian rencana belanja yang sedang berjalan tanpa menjalankan kebijakan kenaikan pajak dan kontrol ketat atas pinjaman," ulas laporan BBC. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:20 WIB BUKU PAJAK

Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Rabu, 09 Oktober 2024 | 16:17 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Senin, 07 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Demi Industri Pionir, Periode Tax Holiday Dipastikan akan Diperpanjang

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN