INGGRIS

Cukai Plastik Diwacanakan Masuk Anggaran 2018

Awwaliatul Mukarromah | Selasa, 21 November 2017 | 11:57 WIB
Cukai Plastik Diwacanakan Masuk Anggaran 2018

LONDON, DDTCNews – Banyaknya sampah atau limbah plastik yang ada di Inggris membuat pemerintah mewacanakan untuk menetapkan cukai plastik sebagai rencana anggaran tahun depan.

Menteri Keuangan Philip Hammond berniat untuk mengumpulkan konsumen, organisasi pecinta lingkungan, dan perusahaan untuk duduk satu meja membahas hal tersebut pada Rabu (22/11).

“Kami akan memanggil para stakeholder terkait untuk melihat pungutan untuk mengatasi hal ini bisa diterapkan lebih luas lagi,” ujarnya, baru-baru ini.

Baca Juga:
Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Hammond menyatakan tengah mempertimbangkan wacana untuk memasukkan pajak plastik tersebut sebagai rencana anggaran 2018.

Sebelumnya, pada 2014, Inggris memproduksi limbah plastik 300 juta ton, dan diprediksi akan meningkat dua kali lipat 20 tahun ke depan. Kemudian, Pemerintahan Perdana Menteri Theresa May sudah mengupayakan pengurangan limbah plastik.

Sejak 2015, Inggris mengizinkan toko menarik biaya tambahan untuk kantong plastik. Pasca-peraturan itu dirilis, penggunaan plastik menurun sebanyak 80%.

Baca Juga:
Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Dilansir dari Sky News, usulan itu direspons baik anggota Greenpeace, organisasi pecinta lingkungan, Tisha Brown.

"Mematok pajak bagi plastik bisa menurunkan limbah plastik hingga sangat signifikan, dan berdampak baik bagi lingkungan," ujar Brown.

Namun, Direktur Riset Alex Wild dari Aliansi Pembayar Pajak (Taxpayers Alliance) menilai langkah itu merupakan kebijakan yang kurang tepat. Dia berargumen bahwa pemerintah terlalu sering menggunakan pajak untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh para pengusaha.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 09 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Plastik Bakal Kena Cukai, UMKM Ingin Pemerintah Beri Produk Alternatif

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi