Cerita Peneliti, Juara III Lomba Menulis Pajak & Politik DDTCNews 2023

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Indonesia belum mengubah threshold penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sejak 2016. Padahal di beberapa yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat (AS), penyesuaian threshold PTKP sudah dilakukan untuk merespons laju inflasi serta mencegah bracket creep.

Situasi tersebut menjadi pendorong bagi Daniel Wiranata Dayan untuk menuangkan pemikirannya melalui artikel berjudul Reconsideration of Threshold PTKP, Sudahkah Relevan dan Adil? Artikel tersebut berhasil mengantarnya sebagai juara II lomba menulis artikel pajak dan politik dengan tema Platform Pajak dalam Pemilu 2024. Lomba ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-16 DDTC.

Kendati topik tentang PTKP bukan hal baru, Daniel menilai pemerintah perlu meninjau kembali peraturan perpajakan eksisting yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak setiap individu. Kebijakan pajak, termasuk PTKP, perlu ditinjau lagi apakah masih relevan atau tidak.

"Adanya perbedaan karakteristik ekonomi di daerah, seperti upah minimum dan biaya hidup, menjadi catatan. Mengapa hanya ada 1 nilai tunggal untuk besaran PTKP di Indonesia? Padahal kondisi wilayahnya beda-beda," kata Daniel.

Dalam tulisannya, Daniel menyodorkan ide pemisahan threshold PTKP dengan berfokus pada ukuran 'pemusatan data'. Salah satu cara alternatif dalam penentuan threshold PTKP adalah dengan menerapkan ukuran median dari setiap provinsi yang terdapat pada lapisan selain lapisan tertinggi.

Dalam upaya implementasi pemisahan threshold PTKP ini, tentunya dapat mempertimbangkan faktor makroekonomi lain yang relevan, seperti tingkat biaya hidup yang berbeda antarwilayah maupun tingkat inflasi yang berbeda-beda berdasarkan sektor industri.

Dengan begitu, dasar penentuan median adalah dari nilai bersih atas penghasilan setelah mempertimbangkan tingkat biaya hidup dan kondisi sektor ekonomi di setiap wilayah.

Pada akhirnya, efek jangka panjang dari penerapan alternatif ini dapat mendorong peningkatan tax ratio serta mendukung integrasi sistem perpajakan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Berprofesi sebagai peneliti dan IFRS consultant, Daniel menilai sistem pajak di Indonesia memang cukup kompleks. Namun, dia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menjalankan reformasi sistem pajak, termasuk melalui digitalisasi.

Khusus berkaitan dengan pemilu 2024, Daniel berpandangan ada beberapa isu yang perlu digaungkan masing-masing calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Di antaranya, isu terkait dengan pajak berkelanjutan seperti pajak karbon, energi, atau sumber daya terbarukan lainnya.

"Pemerintahan nanti juga perlu memastikan meratanya edukasi pajak. Caranya, sosialisasi yang merata di daerah," kata Daniel.

Sebagai juara ketiga, Daniel mendapatkan hadiah uang tunai Rp6 juta, sertifikat pemenang, buku Indonesian Tax Manual (ITM) 2023, dan paket berlangganan Perpajakan DDTC senilai total Rp1 juta. (sap)