Cegah Sengketa Pajak antara WP dan Otoritas, Ini Saran IAI

JAKARTA, DDTCNews – Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Perpajakan (IAI KAPj) mendorong pemerintah untuk menyosialisasikan advance pricing agreement (APA) dan mutual agreement procedure (MAP) secara gencar kepada wajib pajak.

Pengurus IAI KAPj Jul Seventa Tarigan mengatakan kedua instrumen tersebut memiliki potensi yang besar untuk mencegah sengketa antara wajib pajak dan otoritas. Apalagi dengan makin meningkatnya transaksi lintas batas negara di era digital saat ini.

"Saran saya barang bagus berupa Peraturan Menteri Keuangan No. 22/2020 ini terus disosialisasikan kepada wajib pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) LTO hingga KPP Madya. Semua orang pasti ingin mencegah sengketa,” katanya, Rabu (18/11/2020).

Selain itu, lanjutnya, Ditjen Pajak (DJP) juga perlu mengembangkan infrastruktur yang memadai. Hal ini dikarenakan transaksi-transaksi jenis baru bermunculan dan memiliki sifat berbeda dibandingkan dengan ketimbang transaksi konvensional.

Menurutnya, itikad baik DJP yang mempermudah APA dan MAP perlu direspons oleh wajib pajak dengan keterbukaan informasi dan transparansi. Dengan demikian, wajib pajak dan DJP akan saling melengkapi antara satu dan lainnya.

"Perlu ada keterbukaan kedua pihak. Kalau kita [wajib pajak] comply maka cirinya adalah transparan, tidak takut diperiksa. Jadi kalau ada dokumen yang dibutuhkan otoritas itu tidak ada kekhawatiran untuk membuka. Kita juga perlu ada trust," ujar Jul Seventa.

Secara jangka panjang, sambungnya, kepatuhan wajib pajak akan menghasilkan sistem pajak yang kuat. Pajak yang kuat menghasilkan negara yang kuat. Negara yang kuat nantinya akan menghasilkan perusahaan dan bisnis yang kuat pula.

Sebaliknya, negara yang kacau, lemah, dan tidak mandiri tidak akan mampu melahirkan perusahaan dan bisnis yang besar di negara tersebut. "Tidak mungkin ada bisnis besar lahir di situ," kata Jul Seventa. (rig)