KOREA SELATAN

Cegah Penghindaran Pajak, Korsel dan Inggris Sepakati Kerja Sama

Redaksi DDTCNews | Jumat, 25 Maret 2022 | 13:00 WIB
Cegah Penghindaran Pajak, Korsel dan Inggris Sepakati Kerja Sama

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews - Otoritas pajak Korea Selatan, National Tax Service (NTS) berbagi strategi digitalisasi perpajakan dengan Inggris dan Bulgaria sebagai upaya dalam mengatasi penghindaran pajak luar negeri.

Upaya pencegahan tersebut disampaikan Komisaris NTS Kim Dae-ji ketika mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Tetap Pertama dan Kepala Eksekutif HM Revenue & Customs Inggris Jim Harra di London, Selasa (22/3/2022) waktu setempat.

"Pada pertemuan tersebut, kepala otoritas pajak kedua negara sepakat bisa mendapatkan pendapatan wajib pajak di lintas negara. Cara ini meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran anggaran," katanya seperti dilansir koreatimes.co.kr, Jumat (25/3/2022).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Dae-ji menuturkan seluruh negara membutuhkan pertukaran data dari yurisdiksi/negara mitra untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terlebih, penerimaan pajak makin diperlukan karena kesenjangan pendapatan dan aset makin lebar setelah pandemi Covid-19.

Dia menyampaikan kedua negara sepakat untuk bekerja sama mengatasi penghindaran pajak. Hal ini penting karena kasus penghindaran pajak di luar negeri makin canggih dengan menggunakan produk keuangan baru dan aset virtual sehingga mempersulit negara untuk menanganinya.

"Korea Selatan dan Inggris sepakat berbagi kasus penghindaran pajak di luar negeri serta pengetahuan mereka tentang cara mengatasi dan infrastruktur apa saja yang harus disiapkan untuk menghentikan penghindaran pajak oleh orang super kaya," ujarnya.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Selain itu, Dae-ji juga mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Pendapatan Nasional Bulgaria, Rumen Spetsov. Dalam pertemuan itu, ia menyebut perpajakan elektronik merupakan jalan pintas untuk meningkatkan layanan pajak dan perpajakan yang adil

Dae-ji juga turut menyampaikan beberapa strategi yang akan dijalankan Korea Selatan pada tahun ini kepada Bulgaria. Strategi tersebut di antaranya digitalisasi dalam perpajakan untuk menjaring potensi penerimaan pajak baik berupa barang/jasa digital.

"Pertemuan itu adalah bagian dari upaya diplomatik untuk mencari pertumbuhan berkelanjutan bersama dengan agen pajak di negara lain, termasuk mengatasi tantangan baru sambil berkontribusi pada komunitas internasional," tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra