KOREA SELATAN

Cegah Penghindaran Pajak, Korsel dan Inggris Sepakati Kerja Sama

Redaksi DDTCNews | Jumat, 25 Maret 2022 | 13:00 WIB
Cegah Penghindaran Pajak, Korsel dan Inggris Sepakati Kerja Sama

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews - Otoritas pajak Korea Selatan, National Tax Service (NTS) berbagi strategi digitalisasi perpajakan dengan Inggris dan Bulgaria sebagai upaya dalam mengatasi penghindaran pajak luar negeri.

Upaya pencegahan tersebut disampaikan Komisaris NTS Kim Dae-ji ketika mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Tetap Pertama dan Kepala Eksekutif HM Revenue & Customs Inggris Jim Harra di London, Selasa (22/3/2022) waktu setempat.

"Pada pertemuan tersebut, kepala otoritas pajak kedua negara sepakat bisa mendapatkan pendapatan wajib pajak di lintas negara. Cara ini meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran anggaran," katanya seperti dilansir koreatimes.co.kr, Jumat (25/3/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Dae-ji menuturkan seluruh negara membutuhkan pertukaran data dari yurisdiksi/negara mitra untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terlebih, penerimaan pajak makin diperlukan karena kesenjangan pendapatan dan aset makin lebar setelah pandemi Covid-19.

Dia menyampaikan kedua negara sepakat untuk bekerja sama mengatasi penghindaran pajak. Hal ini penting karena kasus penghindaran pajak di luar negeri makin canggih dengan menggunakan produk keuangan baru dan aset virtual sehingga mempersulit negara untuk menanganinya.

"Korea Selatan dan Inggris sepakat berbagi kasus penghindaran pajak di luar negeri serta pengetahuan mereka tentang cara mengatasi dan infrastruktur apa saja yang harus disiapkan untuk menghentikan penghindaran pajak oleh orang super kaya," ujarnya.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selain itu, Dae-ji juga mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Pendapatan Nasional Bulgaria, Rumen Spetsov. Dalam pertemuan itu, ia menyebut perpajakan elektronik merupakan jalan pintas untuk meningkatkan layanan pajak dan perpajakan yang adil

Dae-ji juga turut menyampaikan beberapa strategi yang akan dijalankan Korea Selatan pada tahun ini kepada Bulgaria. Strategi tersebut di antaranya digitalisasi dalam perpajakan untuk menjaring potensi penerimaan pajak baik berupa barang/jasa digital.

"Pertemuan itu adalah bagian dari upaya diplomatik untuk mencari pertumbuhan berkelanjutan bersama dengan agen pajak di negara lain, termasuk mengatasi tantangan baru sambil berkontribusi pada komunitas internasional," tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN