INGGRIS

Cegah Penggelapan PPN, 3

Redaksi DDTCNews | Rabu, 04 Juli 2018 | 11:23 WIB
Cegah Penggelapan PPN, 3

LONDON, DDTCNews – Saat ini semakin banyak sektor e-commerce yang menandatangani perjanjian dengan otoritas pajak Inggris (Her Majesty Revenue and Customs/HMRC) dalam rangka memerangi penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN).

HMRC mencatat ada 3 sektor e-commerce yang telah menandatangi perjanjian tersebut, antara lain Etsy Ireland (sektor e-commerce pengrajin populer), ASOS Plc (peritel pakaian dan aksesoris yang memiliki 1.000 butik) dan Wolf & Badger Ltd (peritel merk independen).

Ketiga pasar online itu bergabung dengan Amazon Europe Services Sarl, eBay EMEA, dan Fruugo.com Ltd., yang merupakan kelompok pertama dalam pendaftaran perjanjian, sehingga saat ini jumlah partisipan menjadi enam. Daftar itu akan diperbarui secara berkala seiring semakin banyak perusahaan yang menandatangani perjanjian tersebut.

Baca Juga:
Kemendag Terima 3.575 Pengaduan Konsumen, Terbanyak Soal e-Commerce

“Sesuai dengan perjanjian yang berlaku, pasar online membantu pemerintah terkait kepatuhan terhadap peraturan PPN dengan menyediakan data pelanggan UK untuk diserahkan kepada HMRC,” demikian dilansir Tax Notes International, Selasa (3/7).

Seluruh partisipan yang tergabung dalam perjanjian itu setuju untuk mengedukasi para penjual di Inggris, Uni Eropa (UE), dan non-UE mengenai kewajiban PPN di Inggris baik dengan memberikan panduan atau bantuan, maupun dengan mengarahkan penjual ke sumber daya eksternal, seperti panduan di situs resmi HMRC.

Pasar online juga berkomitmen untuk cepat tanggap saat HMRC menginformasikan ada penjual yang melanggar kewajiban PPN di Inggris, dan dituntut memiliki sebuah sistem untuk bertindak sesuai arahan ketika ada bukti potensi ketidakpatuhan PPN.

Baca Juga:
Dorong Kepatuhan Pajak, Otoritas Ini Kumpulkan Data Pedagang Online

Perjanjian kepatuhan PPN yang pertama kali diterbitkan pada 25 April itu mengikuti rekomendasi laporan dari House of Commons Public Accounts Committee’s mengenai upaya untuk pencegahan terjadinya penggelapan PPN.

Meski eBay dan Amazon sudah menandatangani perjanjian kepatuhan PPN, masih ada e-marketplace besar lainnya yang belum tergabung dalam perjanjian tersebut seperti Alibaba dan beberapa lainnya.

Belum tergabungnya Alibaba mendapat sorotan dari Juru Bicara HMRC yang menegaskan tidak ada batas waktu untuk mengadopsi perjanjian kepatuhan PPN. Ketidakikutsertaan e-marketplace dalam perjanjian itu pun bukan berarti pasar online terkait tidak patuh. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 08 Januari 2025 | 18:00 WIB LAYANAN PERDAGANGAN

Kemendag Terima 3.575 Pengaduan Konsumen, Terbanyak Soal e-Commerce

Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik