Cegah Penggelapan Pajak, Otoritas Fiskal Perketat Sejumlah Kebijakan

MADRID, DDTCNews – Pemerintah Spanyol akan mulai menjalankan strategi untuk melawan penghindaran dan penggelapan pajak yang menggerus anggaran negara. Serangkaian perubahan kebijakan pajak mulai digagas oleh otoritas.

Menteri Keuangan Spanyol Maria Jesus Montero mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan nontelorasi untuk praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Untuk itu, sejumlah instrumen fiskal baru akan digarap pemerintah tahun ini.

"Tidak ada keadilan sosial jika tidak ada keadilan pajak," katanya, Kamis (22/10/2020).

Montero menegaskan otoritas fiskal akan fokus untuk mendesain kebijakan pajak untuk menangkal praktik-praktik penipuan yang saat ini makin kompleks dan canggih karena melibatkan teknologi informasi.

Nanti, kebijakan pajak tersebut akan menjadi satu paket regulasi yang memungkinkan pemerintah melakukan penuntutan hukum apabila ada indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Montero juga meyakini sejumlah kebijakan baru itu juga tidak hanya menangkal praktik penghindaran dan penggelapan pajak, tetapi juga diprediksi mampu menambah penerimaan negara sampai dengan €800 juta per tahun atau setara dengan Rp13,8 triliun.

Dia juga memerinci sejumlah arah kebijakan pajak yang akan diambil otoritas. Pertama, memastikan tidak ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty lanjutan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi prioritas pertama pemerintah.

Kemudian, otoritas juga memasang target penurunan piutang pajak dari €1 juta menjadi €600.000. Kebijakan ini akan dilakukan dengan membuat daftar wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak kepada pemerintah.

Selanjutnya, mengusulkan RUU baru kepada parlemen yang akan mewajibkan wajib pajak dalam negeri Spanyol yang memiliki mata uang digital seperti bitcoin untuk secara rutin melaporkan saldo dan transaksi dari dalam dan luar negeri yang dilakukan kepada otoritas.

"Tujuan dari kebijakan ini bukan untuk mengizinkan produksi dan kepemilikan mata uang digital. Hal ini lebih untuk antisipasi manipulasi data akuntansi dan manajemen melalui sistem komputer," sebut Montero seperti dilansir Tax Notes International.

Otoritas fiskal akan menurunkan batas maksimal penggunaan uang tunai dalam transaksi bisnis dari €2.500 menjadi €1.000. Wajib pajak dalam negeri Spanyol yang melakukan transaksi tunai dengan wajib pajak orang pribadi luar negeri juga ikut dibatasi dari €15.000 menjadi €10.003. (rig)