AMERIKA SERIKAT

Cegah Pemeriksaan Eksesif, DPR AS Minta Anggaran IRS Dipangkas 18%

Muhamad Wildan | Senin, 10 Juni 2024 | 14:00 WIB
Cegah Pemeriksaan Eksesif, DPR AS Minta Anggaran IRS Dipangkas 18%

Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik mengusulkan pemangkasan anggaran 2025 untuk Internal Revenue Service (IRS). Anggaran diusulkan turun dari US$12,3 miliar menjadi US$10,12 miliar, turun kurang lebih sebesar 18%.

Ketua Komite Pengalokasian Anggaran DPR AS yang juga anggota Partai Republik, Tom Cole, mengatakan pemangkasan anggaran senilai US$2,2 miliar tersebut diperlukan untuk mencegah pemeriksaan yang tidak adil oleh IRS.

"Beleid ini bertujuan untuk melindungi pembayar pajak dari kesewenang-wenangan birokrat. Integritas dari sistem keuangan kita didukung tanpa perlu menambah prosedur birokrasi dan pengeluaran yang sembrono dari eksekutif," kata Cole, dikutip Senin (10/6/2024).

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Dari total pemangkasan anggaran senilai US$2,2 miliar yang diusulkan oleh para anggota Partai Republik, senilai US$2 miliar di antaranya adalah anggaran terkait dengan pemeriksaan.

Tak hanya memangkas anggaran pemeriksaan, IRS juga dilarang menggunakan anggarannya untuk mengembangkan Direct File. Para anggota DPR dari Partai Republik berpandangan parlemen belum memberikan persetujuan atas pengembangan aplikasi tersebut.

"Beleid ini bertujuan memangkas belanja yang tidak perlu sekaligus mencegah perlakuan tidak adil oleh IRS terhadap warga AS," kata Ketua Subkomite Keuangan DPR AS Dave Joyce.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Menanggapi usulan dari para anggota Partai Republik di atas, Senator dari Partai Demokrat Ron Wyden mengatakan pemangkasan anggaran IRS justru akan menambah beban yang ditanggung oleh wajib pajak.

Pasalnya, kehadiran Direct File memungkinkan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya secara gratis tanpa perlu membayar jasa penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP).

"Partai Republik ingin menghilangkan opsi bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT secara gratis melalui Direct File dengan menutup program tersebut sebelum diberlakukan secara nasional," kata Wyden seperti dilansir thehill.com.

Untuk diketahui, Direct File adalah aplikasi pelaporan SPT yang dikembangkan oleh IRS menggunakan dana Inflation Reduction Act (IRA). Pada tahun ini, Direct File hanya bisa digunakan oleh wajib pajak di 12 negara bagian. Cakupan Direct File akan diperluas ke seluruh wajib pajak di 50 negara bagian pada tahun depan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP