AMERIKA SERIKAT

Cegah Pemeriksaan Eksesif, DPR AS Minta Anggaran IRS Dipangkas 18%

Muhamad Wildan | Senin, 10 Juni 2024 | 14:00 WIB
Cegah Pemeriksaan Eksesif, DPR AS Minta Anggaran IRS Dipangkas 18%

Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik mengusulkan pemangkasan anggaran 2025 untuk Internal Revenue Service (IRS). Anggaran diusulkan turun dari US$12,3 miliar menjadi US$10,12 miliar, turun kurang lebih sebesar 18%.

Ketua Komite Pengalokasian Anggaran DPR AS yang juga anggota Partai Republik, Tom Cole, mengatakan pemangkasan anggaran senilai US$2,2 miliar tersebut diperlukan untuk mencegah pemeriksaan yang tidak adil oleh IRS.

"Beleid ini bertujuan untuk melindungi pembayar pajak dari kesewenang-wenangan birokrat. Integritas dari sistem keuangan kita didukung tanpa perlu menambah prosedur birokrasi dan pengeluaran yang sembrono dari eksekutif," kata Cole, dikutip Senin (10/6/2024).

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Dari total pemangkasan anggaran senilai US$2,2 miliar yang diusulkan oleh para anggota Partai Republik, senilai US$2 miliar di antaranya adalah anggaran terkait dengan pemeriksaan.

Tak hanya memangkas anggaran pemeriksaan, IRS juga dilarang menggunakan anggarannya untuk mengembangkan Direct File. Para anggota DPR dari Partai Republik berpandangan parlemen belum memberikan persetujuan atas pengembangan aplikasi tersebut.

"Beleid ini bertujuan memangkas belanja yang tidak perlu sekaligus mencegah perlakuan tidak adil oleh IRS terhadap warga AS," kata Ketua Subkomite Keuangan DPR AS Dave Joyce.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Menanggapi usulan dari para anggota Partai Republik di atas, Senator dari Partai Demokrat Ron Wyden mengatakan pemangkasan anggaran IRS justru akan menambah beban yang ditanggung oleh wajib pajak.

Pasalnya, kehadiran Direct File memungkinkan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya secara gratis tanpa perlu membayar jasa penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP).

"Partai Republik ingin menghilangkan opsi bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT secara gratis melalui Direct File dengan menutup program tersebut sebelum diberlakukan secara nasional," kata Wyden seperti dilansir thehill.com.

Untuk diketahui, Direct File adalah aplikasi pelaporan SPT yang dikembangkan oleh IRS menggunakan dana Inflation Reduction Act (IRA). Pada tahun ini, Direct File hanya bisa digunakan oleh wajib pajak di 12 negara bagian. Cakupan Direct File akan diperluas ke seluruh wajib pajak di 50 negara bagian pada tahun depan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini