Cegah Kebocoran Anggaran Daerah, Sri Mulyani akan Perkuat Sistem ETP

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan berencana memperluas penggunaan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP) untuk mencegah kebocoran anggaran dari setiap transaksi pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini masih ada pemda yang belum menerapkan sistem elektronik sepenuhnya untuk setiap transaksi, terutama saat melakukan belanja daerah.

"Kami akan memperbaiki itu dengan meyakinkan akuntabilitas dari transfer daerah, dengan memperkuat sistem informasi keuangan daerah," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Sri Mulyani menambahkan Kemenkeu dan Kemendagri akan terus mengembangkan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang telah ada untuk menampung data pemda sampai dengan level transaksi.

Menkeu menambahkan pemerintah melalui SIKD itu juga bisa memastikan penggunaan dana bermanfaat untuk masyarakat. Adapun, transaksi elektronik yang sudah dilakukan secara penuh antaranya seperti transfer pemerintah pusat ke daerah.

Selain itu, Sri Mulyani juga mendapat usulan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menggunakan konsep kartu kredit untuk setiap transaksi belanja di pemda atau bahkan hingga ke level desa.

Untuk diketahui, transaksi menggunakan kartu kredit saat ini sudah dilakukan oleh 15 kementerian/lembaga. Dengan pembayaran secara digital, proses perekaman setiap transaksi keuangan akan lebih mudah.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp856 triliun untuk transfer ke daerah. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan adalah Rp296 triliun, atau hanya sepertiga dari transfer pemerintah pusat.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian optimistis praktik korupsi di daerah bisa ditekan dengan sistem ETP. Menurutnya, penerapan ETP atau bertransaksi dengan nontunai di daerah bukan hal yang tidak mungkin.

"Kita membuat sistem untuk membuat kesempatan (kebocoran) itu lebih kecil. Ini bagian dari pencegahan korupsi, tanpa mengecilkan arti langkah-langkah kebijakan yang dilakukan teman-teman penegak hokum," tutur Tito. (rig)