Catat! NIK Segera Gantikan NPWP Jadi Basis Administrasi Perpajakan

JAKARTA, DDTCNews - Nomor induk kependudukan (NIK) akan menggantikan peran nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai basis administrasi perpajakan wajib pajak orang pribadi.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan NIK adalah kunci untuk memperluas basis pajak mengingat setiap WNI belum tentu memiliki NPWP, tapi pasti memiliki NIK.

"Data kami kumpulkan, informasi data pasti ada NIK-nya. Dari NIK itu akan muncul apakah yang bersangkutan perlu diaktivasi kewajiban perpajakannya atau belum," ujar Suryo Utomo dalam Talk Show PPS: Apa dan Bagaimana Setelah PPS, dikutip Kamis (23/6/2022).

Suryo mengatakan pada tahun ini DJP akan mulai memperkenalkan penggunaan NIK oleh wajib pajak orang pribadi untuk mendapatkan pelayanan pajak.

Pada saat yang bersamaan, data berbasis NIK akan terus dikumpulkan oleh DJP. "Kami tetap mengumpulkan data berbasis NIK sebagai platform yang ada di sistem informasi yang terus menerus kami kembangkan," ujar Suryo.

Untuk diketahui, ketentuan mengenai pemanfaatan NIK sebagai NPWP telah diatur pada UU KUP s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (10) UU KUP, Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diintegrasikan dengan basis data perpajakan.

Tak hanya itu, Perpres 83/2021 juga mewajibkan pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam layanan publik serta mendorong kegiatan pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan serta basis data perpajakan.

Pada Pasal 8 Perpres 83/2021, Ditjen Dukcapil dan DJP diperintahkan untuk melakukan pemadanan dan pemutakhiran data secara berkelanjutan.

Dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan, DJP wajib memberikan identitas wajib pajak berbasis NPWP kepada Ditjen Dukcapil.

Selanjutnya, Ditjen Dukcapil akan melakukan pemadanan terhadap data yang diberikan DJP. Imbal baliknya, Ditjen Dukcapil akan memberikan data hasil pemadanan dan data kependudukan berbasis NIK yang memiliki NPWP sesuai dengan jenis pekerjaan kepada DJP. (sap)