Catat! Jual Beli Mobil Bekas Bebas BBNKB Mulai 5 Januari 2025

JAKARTA, DDTCNews - Penyerahan kendaraan bermotor bekas di seluruh provinsi bakal bebas dari pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mulai 5 Januari 2025.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), objek BBNKB hanyalah dikenakan atas penyerahan pertama atas kendaraan bermotor.

"BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor (kendaraan bekas) tersebut bukan merupakan objek BBNKB," bunyi ayat penjelas dari Pasal 12 ayat (1) UU HKPD, dikutip pada Senin (30/12/2024).

BBNKB dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor, kecuali atas penyerahan kereta api; penyerahan kendaraan bermotor untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; penyerahan kendaraan bermotor ke kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan lembaga internasional; kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dalam perda.

Mengingat penyerahan kendaraan bermotor bekas tidak dikenai BBNKB, opsen BBNKB sebesar 66% juga tidak dikenakan atas penyerahan tersebut.

Meski tidak ada beban BBNKB dan opsen atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, kendaraan yang dimaksud tetap harus dilakukan balik nama sesuai dengan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Secara umum, Pasal 64 UU LLAJ mengatur setiap kendaraan bermotor di Indonesia wajib terdaftar. Pendaftaran atau registrasi tersebut termasuk registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik.

Pasal 71 ayat (1) huruf c UU LLAJ pun mengatur pemilik kendaraan bermotor wajib menyampaikan laporan ke Polri jika kepemilikan kendaraan bermotor beralih.

"Yang dimaksud dengan 'beralih' adalah kendaraan bermotor yang telah dijual atau dihibahkan," bunyi ayat penjelas Pasal 71 ayat (1) huruf c UU LLAJ. (rig)