Cari Masukan Soal Aturan PPN, Otoritas Pajak Bikin Makalah

LONDON, DDTCNews – Otoritas pajak Inggris, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) berencana menyusun ketentuan PPN yang ideal agar bisnis-bisnis aplikasi berbasis sharing economy seperti Uber dan Airbnb dapat dipajaki.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, HMRC merilis makalah yang nantinya dapat dikomentari oleh masyarakat. Komentar publik akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Inggris dalam menyusun kebijakan PPN agar mampu menjangkau bisnis aplikasi.

"Komentar paling lambat dikirim pada 3 Maret 2021," tulis pengumuman HMRC dikutip Selasa (15/12/2020).

HMRC menilai terdapat celah dalam kebijakan PPN yang membuat pelaku bisnis aplikasi tidak masuk dalam kriteria Pengusaha Kena Pajak (PKP). Otoritas menilai platform online memudahkan individu dan bisnis yang berada di bawah ambang batas sebagai PKP sehingga bebas menjual layanan di dalam negeri secara daring.

Otoritas lantas memberikan opsi untuk menjawab tantangan pemajakan bisnis aplikasi yaitu dengan cara menggeser kewajiban memungut PPN dari pengguna layanan menjadi tanggung jawab penyedia layanan atau platform online.

Tak hanya itu, otoritas juga menawarkan revisi ambang batas atau threshold PKP. Hal ini dikarenakan operator-operator kecil yang memanfaatkan platform online dengan regulasi selama ini tidak bisa ditetapkan sebagai PKP.

Untuk diketahui, makalah HMRC ini merupakan uji publik terkait dengan relevansi kebijakan pajak terhadap bisnis digital. Hal ini diperlukan lantaran otoritas menargetkan kegiatan ekonomi melalui platform online akan tumbuh 20 kali lipat pada 2025.

Model bisnis akan tersebar dalam berbagai jenis layanan seperti layanan keuangan berbasis peer to peer (P2P), akomodasi properti jangka pendek, layanan transportasi, layanan rumah tangga dan layanan profesional berdasarkan permintaan.

"Pemikiran pemerintah dari makalah ini baru permulaan dan tindakan lanjutan mungkin diperlukan, karena sharing economy yang baru mengurangi basis PPN Inggris dan makin meningkatnya pengguna platform digital," tulis HMRC seperti dilansir mnetax.com. (rig)