TIPS PAJAK

Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Desktop

Vallencia | Jumat, 27 Januari 2023 | 12:00 WIB
Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Desktop

NOMOR seri faktur pajak (NSFP) yang tidak terpakai sudah tidak perlu lagi dikembalikan lagi ke kantor pelayanan pajak (KPP). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d. PER-11/PJ/2022.

Lantas, bagaimana dengan NSFP yang tidak terpakai tersebut? Pengusaha kena pajak (PKP) cukup melakukan penghapusan NSFP melalui aplikasi e-Faktur Desktop. Simak ‘NSFP Sisa Tak Perlu Dikembalikan, Tapi Tetap Harus Dihapus di e-Faktur’.

Jika NSFP yang tidak terpakai tersebut tidak dihapus maka berpotensi mengakibatkan eror saat PKP ingin merekam faktur pajak keluaran. Sehubungan pembahasan ini, DDTCNews akan membagikan cara menghapus NSFP yang tidak terpakai.

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Mula-mula buat permohonan baru NSFP terlebih dahulu dengan mengunjungi efaktur.pajak.go.id. Berikutnya, masukkan NPWP dan kata sandi. Lalu, tekan tombol Login. Kemudian, klik menu Permintaan NSFP.

Anda mungkin akan menerima notifikasi bahwa koneksi tidak pribadi. Silakan pilih Lanjutan dan tekan Lanjutkan ke efaktur.pajak.go.id (tidak aman). Sistem akan meminta Anda untuk memilih sertifikat digital e-faktur dan tekan Oke. Silakan login ulang.

Setelah berhasil login, telan Permintaan NSFP. Anda dapat mengisi bagian data pemohon yang terdiri dari nama, jabatan, dan jumlah NSFP yang diminta. Selanjutnya, tekan Proses, masukkan kata sandi, tekan Ya, dan pilih OK. Dengan demikian, NSFP terbaru sudah diberikan.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Berikutnya, Anda dapat membuka aplikasi e-faktur. Pada aplikasi tersebut, pilih menu Referensi dan tekan Referensi Nomor Faktur. Kemudian, tekan Rekam Range Nomor Faktur dan masukkan NSFP terbaru. Setelah berhasil terekam, Anda dapat menghapus NSFP yang tidak terpakai.

Pada daftar referensi nomor faktur, Anda dapat mengklik nomor faktur yang sudah tidak terpakai. Kemudian, klik tombol Hapus Range Nomor Faktur. Sistem akan menampilkan notifikasi, pilih Yes, dan tekan OK. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan