AMERIKA SERIKAT

Calon Presiden Wajib Ungkap SPT di Wilayah Ini

Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 Agustus 2019 | 12:00 WIB
Calon Presiden Wajib Ungkap SPT di Wilayah Ini

Ilustrasi Golden Gate Bridge, California.

SACRAMENTO, DDTCNews – Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang yang mensyaratkan setiap kandidat Presiden Amerika Serikat merilis lima SPT terbarunya. Selanjutnya, SPT yang telah di rilis akan dimuat dalam surat suara di negara bagian tersebut.

Saat menandatangani undang-undang ini, Newsom menyatakan setuju dengan Badan Legislatif yang menyebut California memiliki minat kuat untuk memastikan para pemilihnya membuat pilihan yang berdasarkan informasi dan pemikiran.

“Hari ini, saya menandatangani SB [Senate Bill] 27 tentang Undang-Undang Transparansi dan Akuntabilitas Pajak Presiden,” ujar Newsom, Kamis (1/8/2019).

Baca Juga:
Retaliasi Kanada, Produk Asal AS Bakal Dikenai Bea Masuk 25 Persen

Newsom menegaskan California merupakan salah satu negara bagian dengan ekonomi terbesar di dunia dan rumah bagi satu dari sembilan orang Amerika yang berhak memilih. California memiliki tanggung jawab khusus untuk meminta informasi tentang calon presidennya.

Dia menganggap negara memiliki kewajiban hukum serta moral untuk mengerahkan segala upaya guna memastikan para calon pemimpin memenuhi standar minimal. Hal ini juga ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Adanya syarat yang mewajibkan perilisan SPT ini akan memberikan penjelasan terkait dengan konflik kepentingan, kesepakatan pribadi, atau pengaruh dari kepentingan bisnis dalam dan luar negeri dari tiap calon presiden.

Baca Juga:
NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Adapun Konstitusi Amerika Serikat memberikan negara bagian kewenangan untuk menentukan bagaimana para pemilihnya memberi suara. Hal ini berarti California tengah mengambil hak konstitusionalnya untuk memasukkan persyaratan ini.

Munculnya inisiasi RUU ini berawal dari rekomendasi the Brennan Center’s National Task Force on Rule of Law and Democracy pada Oktober 2018 lalu.

Kelompok dari mantan pegawai negeri dan pakar kebijakan ini merekomendasikan agar Kongres menstandardisasi dan menyusun pengungkapan SPT oleh presiden, wakil presiden, serta kandidat untuk jabatan tersebut.

Regulasi itu seakan menjadi tantangan langsung bagi presiden Donald Trump, yang enggan merilis SPT-nya sendiri. Sebagaimana dilansirsaraacarter.com, jika Presiden Trump ingin tampil pada pemungutan suara utama di California pada tahun depan, dia perlu merilis SPT-nya kepada publik. (MG-nor/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini