KEBIJAKAN PAJAK

Butuh Bantuan Pihak Lain, Ini Langkah DJP Tingkatkan Tax Ratio

Muhamad Wildan | Selasa, 08 Desember 2020 | 16:10 WIB
Butuh Bantuan Pihak Lain, Ini Langkah DJP Tingkatkan Tax Ratio

Dirjen Pajak Suryo Utomo. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain, baik dari pemerintahan maupun nonpemerintahan, untuk meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan DJP sangat membutuhkan masukan dan keterlibatan dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) serta swasta demi menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan mendukung perluasan basis pajak.

"Pajak adalah kontribusi wajib setiap penduduk kepada negara, kami [DJP] mengadministrasikannya. Masyarakat juga punya hak untuk melihat penggunaan uang yang dikumpulkan oleh negara melalui pengeluaran yang lebih jelas dan transparan," ujar Suryo, Selasa (8/12/2020).

Baca Juga:
Cari Tambahan Penerimaan, Negara ini Rombak Regulasi Pajak Warisan

Untuk meningkatkan tax ratio yang mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat 2 aktivitas besar melalui perluasan basis. Dua aktivitas yang dimaksud antara lain peningkatan kepatuhan sukarela serta pengawasan pajak yang berkeadilan.

“Dalam hal peningkatan kepatuhan sukarela, kami lakukan aktivitas edukasi, kehumasan, dan kemudahan pelayanan melalui banyak channel. Kami juga scrutinize beberapa aturan yang mungkin masih menimbulkan multi-interpretasi," ujar Suryo.

Pengawasan pajak yang berkeadilan dilakukan melalui ekstensifikasi berbasis kewilayahan yang telah dilakukan sejak awal 2020.

Baca Juga:
Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Suryo mengatakan ekstensifikasi akan dilakukan dengan mengajak masyarakat berpenghasilan yang belum terdaftar untuk masuk ke dalam administrasi. Masuknya mereka ditandai dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Kami pelan-pelan masuk ke wilayah yang memiliki kegiatan ekonomi signifikan. Kami deploy SDM (sumber daya manusia) kami ke sana. Kami akan betul melakukan penguasaan wilayah, termasuk wilayah-wilayah yang selama ini agak sulit kami lakukan pemajakan. Kami akan berbicara dengan pihak di wilayah tersebut," jelas Suryo. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

08 Desember 2020 | 18:14 WIB

peningkatan kepatuhan pajak harus diiringi dengan peningkatan jumlah WP terdaftar. Dengan menerapkan collaborative governance dengan mengesampingkan ego sektoral sebenarnya peningkatan tax ratio dapat dengan mudah untuk dilakukan

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR