BUMN yang Dapat Kucuran APBN Jadi Prioritas Integrasi Data Perpajakan

JAKARTA, DDTCNews – Integrasi data perpajakan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Ditjen Pajak (DJP) akan dilanjutkan. Perusahaan yang mendapat kucuran dana APBN menjadi prioritas dilakukannya integrasi data.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan syarat utama integrasi data perpajakan BUMN dengan DJP adalah perusahaan pelat merah skala jumbo. Oleh karena itu, Pertamina, PLN, dan Telkom menjadi pembuka jalan kebijakan integrasi data perpajakan tersebut.

"[Untuk integrasi data perpajakan] kriteria pertama kita yang paling penting ialah yang paling besar," katanya di Kantor PLN, Jumat (31/1/2020).

Selanjutnya, kriteria kedua perusahaan pelat merah yang harus melakukan integrasi data adalah entitas bisnis yang menyedot uang APBN. Perusahaan yang mendapat penugasan pemerintah untuk menyalurkan subsidi, menurutnya, mempunyai kewajiban untuk lebih transparan.

Entitas bisnis seperti PLN dan Pertamina mendapat kucuran dana APBN untuk menjalankan kebijakan subsidi sehingga harus lebih transparan terkait dengan kewajiban pajak. Adapun salah satu prioritas Kementerian BUMN adalah holding BUMN pupuk.

Holding BUMN pupuk yang dipimpin oleh PT. Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya menjadi entitas bisnis yang akan didorong untuk melakukan integrasi data. Adapun dalam holding BUMN pupuk ini bernaung beberapa perusahaan seperti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Rekayasa Industri, dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Selain holding BUMN pupuk, Budi menuturkan sektor usaha lain akan mengikuti jejak Pertamina dan PLN. Dia menargetkan holding BUMN sektor usaha pertambangan dan semen akan ikut melakukan integrasi data perpajakan dengan DJP.

"Jadi yang utama bagi kami mau semua holding ikut. Saat ini sektor pertambangan dan semen belum [integrasi data]. Kemudian holding pupuk yang juga mendapatkan subsidi ini menjadi prioritas yang mau kita kerjakan," paparnya. (kaw)