REGULAR TAX DISCUSSION KAPj IAI

Buka Diskusi Soal Transfer Pricing, Ini Pesan Wamenkeu

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Juli 2019 | 11:37 WIB
Buka Diskusi Soal Transfer Pricing, Ini Pesan Wamenkeu

Pemaparan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam Regular Tax Discussion bertajuk 'Kupas Tuntas Transfer Pricing di Indonesia’, Kamis (18/7/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj IAI) menggelar diskusi tentang transfer pricing. Topik tersebut dinilai sangat strategis dalam dunia pajak saat ini.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan transfer pricing menjadi isu penting dalam kebijakan fiskal. Menurutnya, isu transfer pricing harus dibedah secara mendalam. Langkah ini untuk menekan penghindaran pajak melalui transfer pricing yang tidak wajar.

“Untuk transfer pricing ini bagaimana kita sebagai otoritas membuka modus penyalahgunaannya. Hari ini bicara transfer pricing merupakan sangat stategis untuk penerimaan pajak,” katanya saat membuka Regular Tax Discussion bertajuk 'Kupas Tuntas Transfer Pricing di Indonesia’, Kamis (18/7/2019).

Baca Juga:
Mengapa TP Doc Perlu Dibuat Sejak Awal Tahun? Cermati Alasannya

Dia mengatakan praktik transfer pricing jamak dilakukan oleh perusahaan besar yang notabene merupakan tulang punggung penerimaan pajak. Pembahasan mengenai derajat kewajaran dari praktik transfer pricing – agar tidak menggerus basis penerimaan pajak – sangatlah krusial.

Lebih lanjut, Mardiasmo mengungkapkan pentingnya masukan pelaku usaha dalam diskusi terkait regulasi transfer pricing. Menurutnya, diperlukan kebijakan transfer pricing yang baik. Kebijakan ini bukan hanya untuk kepentingan otoritas, melainkan juga untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak.

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan bisa menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan investasi. Pasalnya, kepastian aturan main bagi pelaku usaha menjadi salah satu syarat penting dalam melakukan aktivitas bisnis.

Baca Juga:
PMK 172/2023: Mengapa Pendekatan Ex-Ante Penting bagi Wajib Pajak?

“Mari kupas tuntas dan saya harapkan ada rekomendasi policy sebagai pijakan perbaikan dari sisi regulasi sehingga perusahaan juga nyaman. Untuk yang patut diberikan karpet merah dan yang belum kita giring masuk kelas agar makin banyak yang bayar pajak,” imbuhnya.

Acara ini dihadiri oleh Ketua KAPj IAI John Hutagaol yang memberikan keynote speech. Selanjutnya, sesi diskusi dilakukan dengan pembicara Senior Partner DDTC Danny Septriadi dan Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Perpajakan Internasional DJP Achmad Amin.

Selanjutnya, hadir pula Kepala Seksi Pelaksanaan Audit IIC Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai DJBC Bagus Ariyanto. Perwakilan dari sisi akademisi yang hadir adalah Wakil Ketua LPEM FEB UI Chistine Tjen. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:33 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Mengapa TP Doc Perlu Dibuat Sejak Awal Tahun? Cermati Alasannya

Senin, 07 Oktober 2024 | 10:11 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

PMK 172/2023: Mengapa Pendekatan Ex-Ante Penting bagi Wajib Pajak?

Kamis, 03 Oktober 2024 | 19:08 WIB INTERNATIONAL TAX CONFERENCE 2024

Meski Bukan Mandatory, Indonesia Dinilai Perlu Adopsi Pilar 1 Amount B

Kamis, 03 Oktober 2024 | 18:00 WIB INTERNATIONAL TAX CONFERENCE 2024

Ini Sebab Isu Transfer Pricing Makin Krusial dalam Pemeriksaan Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja