BELGIA

Buka Data Perusahaan, Nasib Proposal CbCR Publik Ditentukan Pekan Ini

Redaksi DDTCNews | Rabu, 10 November 2021 | 11:30 WIB
Buka Data Perusahaan, Nasib Proposal CbCR Publik Ditentukan Pekan Ini

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Parlemen Eropa akan menggelar voting untuk menentukan nasib proposal laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) yang terbuka untuk publik.

Anggota parlemen asal Austria Evelyn Regner mengatakan voting akan digelar pada 11 November 2021. Menurutnya, jika proposal CbCR publik disetujui, kadar keadilan pajak bagi negara pasar akan makin meningkat.

"Ini merupakan kesuksesan besar bagi Parlemen Eropa, karena parlemen yang menuntut ini dan membawanya ke atas meja," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (10/11/2021).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Regner memaparkan proposal CbCR publik akan mewajibkan perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan lebih dari €750 juta untuk membuka data kepada publik negara anggota Uni Eropa tempat kegiatan bisnis beroperasi.

Data tersebut antara lain seperti laba usaha, nilai pembayaran pajak di negara tempat operasi, hingga jumlah pegawai. Perusahaan juga wajib membuka data perincian laba dan beban pajak untuk operasi perusahaan di negara non-Uni Eropa yang masuk dalam daftar negara nonkooperatif untuk urusan perpajakan.

Proposal CbCR publik sudah diajukan parlemen sejak 2015 sebagai respons banyaknya rilis dokumen tentang praktik penghindaran pajak seperti Panama Papers dan Paradise Papers. Proses pembahasan CbCR publik berjalan lambat dan baru tercapai kesepakatan sementara pada Juni 2021.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Optimisme juga disampaikan oleh anggota Parlemen Eropa asal Spanyol Iban Garcia del Blanco. Menurutnya, voting proposal CbCR publik merupakan langkah awal untuk meningkatkan transparansi kebijakan perpajakan perusahaan multinasional di pasar tunggal Eropa.

"Ini hanya awal dari sebuah perjalanan. Hal ini merupakan tonggak sejarah untuk terus menuju kemajuan," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra