KINERJA PEREKONOMIAN KUARTAL II

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Masih Jauh Lebih Lambat dari Tahun Lalu

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 Agustus 2019 | 13:36 WIB
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Masih Jauh Lebih Lambat dari Tahun Lalu

Suasana konferensi Pers BPS, Senin (5/8/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2019. Hasilnya menunjukan adanya perlambatan ekonomi dari tahun sebelumnya.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2019 tumbuh sebesar 5.05%. Angka pertumbuhan tersebut melambat baik secara kuartalan maupun tahunan.

“Secara tahunan y-o-y, pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh lebih lambat dari tahun lalu. Sementara dari sisi kuartalan masih mengikuti pergerakan q-to-q yang lalu,” katanya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5/8/2019).

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Pada kuartal II/2018, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,27%. Secara kuartalan (q-to-q), pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,20%, tidak jauh berbeda dari posisi pada periode yang sama tahun lalu 4,21%.

Dengan realisasi kuartal II/2019 ini, pertumbuhan ekonomi pada semester I/2019 mencapai 5,06%. Capaian tersebut menunjukan perlambatan dibandingkan dengan realisasi pada semester I/2018 yang tumbuh mencapai 5,17%.

Dia mengatakan terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak setinggi tahun lalu. Pertama, harga komoditas yang tahun ini tidak setinggi pada 2018. Hal tersebut menggerus tulang punggung ekspor nasional, seperti batu bara dan produk minyak kelapa sawit.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Kedua, adalah tren pertumbuhan ekonomi global yang melambat Negara Mitra dagang seperti China, Amerika Serikat, dan Singapura menorehkan perlambatan ekonomi. Hal ini kemudian membuat permintaan dari negara-negara tersebut turun pada semester I/2019.

“Pergerakan harga komoditas baik migas dan nonmigas kalau dibandingkan pada kuartal II tahun lalu terdapat penurunan yang lumayan tajam. Harga batu bara turun 22% dan minyak kelapa sawit turun 16% dari kuartal II/2018,” imbuh Suhariyanto. (kaw)


Sumber: BPS

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

Rabu, 04 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia hingga 2026 Hanya Tumbuh 5 Persen

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci