BPK Sampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I/2023 kepada DPR

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2023 dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan IHPS I/2023 memuat hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari 2005 hingga semester I/2023. Berdasarkan evaluasi BPK, rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sudah mencapai 76,9%.

"Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, BPK telah menyelamatkan uang dan aset negara dari hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga semester I/2023 sebesar Rp132,69 triliun," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (5/12/2023).

Meski demikian, lanjut Isma, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk periode 2020 hingga semester I/2023 hanya 47% yang sudah sesuai rekomendasi. Dari periode itu, jumlah uang dan aset negara yang diselamatkan mencapai Rp19,2 triliun.

IHPS I/2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 681 LHP keuangan, 2 LHP kinerja, dan 22 LHP dengan tujuan tertentu.

Dari LHP tersebut, terdapat 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dengan total nilai Rp18,19 triliun.

Dari nilai temuan tersebut, 2 klasifikasi temuan dengan nilai terbesar berasal dari potensi kerugian senilai Rp7,43 triliun dan kekurangan penerimaan Rp6,01 triliun.

Atas hasil pemeriksaan itu, entitas telah menindaklanjuti dan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset senilai Rp852,82 miliar.

"Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka good governance," ujar Isma.

Isma menambahkan IHPS I/2023 juga memuat 134 hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 pada pemerintah pusat.

Dari angka tersebut, 81 di antaranya laporan keuangan kementerian/lembaga dengan 80 opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 1 wajar dengan pengecualian (WDP), serta 1 laporan keuangan bendahara umum negara dengan opini WTP.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang memperoleh opini WTD ialah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang permasalahan aset peralatan dan mesin senilai Rp3,8 triliun dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp1,9 triliun terkait Base Transceiver Station (BTS).

Selain itu, ada pula 40 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri yang diberikan opini 33 WTP, 6 WDP, dan 1 tidak wajar karena masalah realisasi belanja modal berpotensi tidak layak bayar senilai Rp6,44 miliar dan realisasi pembayaran biaya remunerasi Rp1,83 miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK juga telah memeriksa 542 laporan keuangan pemda pada 2022. Dari 542 pemda, sebanyak 496 pemda atau 91% memperoleh opini WTP, 41 pemda atau 8% memperoleh opini WDP, dan 5 pemda atau 1% memperoleh opini tidak menyatakan pendapat.

Selain laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, BPK juga telah memeriksa 4 laporan keuangan badan lainnya pada 2022, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji.

"BPK memberikan opini WTP terhadap keempat laporan keuangan tersebut," tutur Isma. (rig)