PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Blusukan ke Pasar, Bea Cukai Awasi Peredaran Rokok Ilegal

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 21 Oktober 2023 | 18:45 WIB
Blusukan ke Pasar, Bea Cukai Awasi Peredaran Rokok Ilegal

Pengawasan rokok ilegal oleh DJBC. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews - Otoritas Bea Cukai berupaya menutup celah peredaran rokok ilegal. Salah satu caranya, menggencarkan pengawasan secara langsung di lapangan melalui unit vertikal DJBC.

Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan Bea Cukai Malang misalnya, belum lama ini menerjunkan petugasnya ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan rokok ilegal. Kegiatan pengawasan lewat operasi pasar yang rutin dijalankan Bea Cukai juga dibarengi dengan edukasi kepada para pedagang eceran.

"Operasi pasar dilakukan dengan menyasar titik-titik rawan yang berpotensi kedapatan menjual rokok ilegal," ujar
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Encep Dudi Ginanjar, dikutip pada Sabtu (21/10/2023).

Baca Juga:
Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Kegiatan operasi pasar dilakukan dengan menginspeksi area pasar serta para penjual grosir dan eceran. Petugas agan mengidentifikasi secara menyeluruh dan akan melaksanakan penyitaan jika menemukan rokok ilegal.

Selain melaksanakan penindakan, Bea Cukai juga memberikan edukasi kepada para penjual eceran terkait ciri-ciri rokok ilegal serta bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok ilegal.

"Lewat pelayanan informasi keliling yang dibarengi dengan kegiatan operasi pasar diharapkan, masyarakat semakin menyadari bahwa peredaran rokok ilegal itu dilarang dan dapat membahayakan baik bagi masyarakat maupun perekonomian Indonesia," tambah Encep.

Baca Juga:
Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kini tengah menjalankan operasi gempur rokok ilegal tahap II. Secara umum, gempur rokok ilegal kali ini terdiri atas 2 mekanisme, yakni upaya preventif melalui edukasi dan upaya represif melalui penindakan rokok ilegal dan pengawasan.

Kegiatan operasi gempur ini bakal melibatkan semua pemangku kepentingan seperti TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

DJBC mengimbau masyarakat proaktif membantu otoritas dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Masyarakat dapat melapor kepada DJBC atau pihak berwenang lainnya apabila mengetahui adanya indikasi produksi atau distribusi rokok ilegal. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 15:30 WIB BEA CUKAI JAKARTA

Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Asistensi Fasilitas Kepabeanan, DJBC Beri Pelatihan Soal IT Inventory 

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN