PENGAWASAN JASA KEUANGAN

Blak-blakan Soal Pinpri, OJK Ungkap Bahayanya Pinjaman Pribadi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 September 2023 | 14:11 WIB
Blak-blakan Soal Pinpri, OJK Ungkap Bahayanya Pinjaman Pribadi

Poster tentang bahaya pinpri yang dirilis OJK.

JAKARTA, DDTCNews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pernyataan resmi kepada khalayak tentang bahaya dari pinjaman pribadi (pinpri).

Akhir-akhir ini isu pinpri memang tengah ramai dibicarakan masyarakat lantaran bunganya yang tinggi dan ancaman penyebaran data pribadi milik peminjam atau debitur.

"Waspadai pinjaman ilegal! Selalu waspada terhadap penawaran pinjaman, cek legalitas jasa keuangan yang terdaftar dan berizin di OJK," tulis OJK dalam unggahannya, Selasa (12/9/2023).

Baca Juga:
Waspadai Modus Penipuan, Ini Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan WP

Ada beberapa bahaya pinpri yang diungkap oleh OJK. Pertama, pinpri tidak diawasi dan tidak berizin OJK. Kedua, pinpri rawan penipuan karena ada biaya yang harus dibayar di awal perjanjian.

Ketiga, bunga pinpri sangat tinggi, bisa mencapai 35% sampai dengan 40%. Keempat, jatuh tempo pinpri rata-rata dalam 24 jam hingga 48 jam.

"Apabila gagal bayar, data pribadi peminjam akan disebarkan di media sosial," tulis OJK.

Baca Juga:
Kantor Pajak Imbau WP Waspadai Modus Penipuan Passobis

Perlu diketahui, pinpri merupakan istilah untuk orang atau pribadi yang menawarkan jasa pinjaman. Biasanya orang-orang ini akan menawarkan jasanya di media sosial.

Suarat peminjaman terbilang sederhana, yakni KTP, foto diri, serta akun media sosial. Syarat yang sederhana membuat peminjam mudah memenuhinya dan 'terjerat' dalam lingkaran pinpri.

Tak cuma itu, pencairan dana pinpri juga terbilang cepat, kurang dari sehari.

Baca Juga:
Waspada Penipuan Catut Otoritas, DJP Ingatkan WP Soal Kerahasiaan Data

Masyarakat diminta mengecek legalitas lembaga peminjam apabila memerlukan dana segar dalam waktu singkat. Pengecekan legalitas lembaga jasa keuangan bisa dilakukan melalui kontak OJK 157 atau Whatsapp 081-157-157-157.

Isu tentang pinpri mendadak ramai belakangan karena diungkap oleh sebuah akun di Twitter. Akun tersebut menyebutkan sejumlah akun medsos yang diduga berperan sebagai penyedia jasa pinpri.

Pinjaman diberikan dengan bunga tinggi, yakni 35% per hari. Jika tak bisa melunasi, data pribadi peminjam terancam untuk disebarluaskan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:00 WIB PENG-31/PJ.09/2024

Waspadai Modus Penipuan, Ini Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan WP

Kamis, 10 Oktober 2024 | 12:00 WIB KP2KP SIDRAP

Kantor Pajak Imbau WP Waspadai Modus Penipuan Passobis

Sabtu, 28 September 2024 | 09:30 WIB LAYANAN PAJAK

Waspada Penipuan Catut Otoritas, DJP Ingatkan WP Soal Kerahasiaan Data

Rabu, 25 September 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Modus Penipuan Spoofing Ditjen Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja