KINERJA INVESTASI

BKPM: Insentif Pemerintah Harus Lebih Agresif

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 Januari 2019 | 17:11 WIB
BKPM: Insentif Pemerintah Harus Lebih Agresif

Kepala BKPM Thomas Lembong (kiri) saat memberikan paparan kinerja realisasi investasi 2018. (foto: BKPM)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai insentif yang ditawarkan pemerintah kurang agresif. Aspek ini disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tersendatnya aliran modal, terutama dari investor asing, pada tahun lalu.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKPM Thomas Lembong saat merilis data realisasi investasi selama 2018. Insentif yang ditawarkan pemerintah, sambungnya, kurang 'nendang' untuk mendorong peningkatan investasi.

“Memang menurut kami, insentif yang ditawarkan harus dibuat lebih agresif dari pada sekarang karena dari data yang riil, insentif yang kita berikan belum berhasil mengangkat investasi,” katanya di kantor BKPM, Rabu (30/1/2019).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan pentingnya meningkatkan daya tarik insentif untuk menarik penanaman modal ke Tanah Air. Pasalnya, Indonesia tidak sendirian dalam menggulirkan insentif untuk menarik investasi masuk.

Menurutnya, negara lain di Kawasan Asean melakukan hal serupa, bahkan lebih berani menggelontorkan insentif. Vietnam dan Thailand, sambungnya, merupakan contoh negara yang tidak tanggung-tanggung dalam memberikan insentif untuk menggenjot investasi asing.

Vietnam, lanjut Thomas, benar-benar menikmati masuknya investasi pada tahun lalu. Padahal, pada saat yang bersamaan, terjadi perlambatan kegiatan investasi secara global. Hal ini banyak didominasi oleh relaksasi regulasi yang dilakukan pemerintah Vietnam.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

“Bukan rahasia, negara tetangga super agresif, kelihatan dari data investasi Vietnam dan Thailand. Mereka memang gencar memberi insentif dan lakukan deregulasi,” imbuh Thomas.

Berdasarkan catatan BKPM, realisasi penanaman modal asing (PMA) sepanjang 2018 mencapai Rp392,7 triliun atau terkontraksi sekitar 8,8% dibandingkan performa 2017 senilai Rp430,5 triliun. Secara total, realisasi investasi 2018 mencapai Rp721,3 triliun.

Realisasi total investasi pada 2018 tercatat tumbuh 4,1% dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya Rp692,8 triliun. Pertumbuhan tersebut tercatat melambat dibandingkan pertumbuhan pada 2017 sebesar 13,1%. Selain itu, realisasi investasi hanya mencapai 94,3% dari target. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN