FILIPINA

Bioskop Kembali Buka, DPR Minta Ada Keringanan Pajak Bagi Sineas Lokal

Dian Kurniati | Jumat, 15 Oktober 2021 | 15:30 WIB
Bioskop Kembali Buka, DPR Minta Ada Keringanan Pajak Bagi Sineas Lokal

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews – DPR meminta Pemerintah Filipina menyiapkan fasilitas keringanan pajak untuk para sineas lokal melalui amendemen Republic Act No. 7160 atau the Local Government Code of 1991.

Ketua Komite Industri Kreatif dan Seni DPR Christopher de Venecia mengatakan pemberian insentif akan mendukung pemulihan industri perfilman. Apalagi, bioskop telah kembali dibuka dan sineas lokal makin membutuhkan stimulus untuk kembali berproduksi dan memasok film lokal.

"Insentif atau keringanan pajak untuk sineas lokal akan membantu mereka bangkit kembali sehingga dapat membuat lebih banyak film dan mempekerjakan kembali aktor dan kru," katanya, dikutip pada Jumat (15/10/2021).

Baca Juga:
Klarifikasi Data DJP, Petugas Pajak Kunjungi Kantor WP Real Estat

De Venecia menuturkan usulan DPR telah diajukan sejak Januari lalu untuk mengubah Republic Act No. 7160 atau the Local Government Code of 1991. Usulan tersebut sudah disetujui komite DPR, tetapi belum mencapai persetujuan di paripurna.

Dia menilai industri kreatif dan seni pertunjukan membutuhkan insentif agar dapat pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Khusus pada industri film, ia memperkirakan insentif yang dibutuhkan antara lain penangguhan pemungutan pajak selama 2 tahun.

Pajak, sambungnya, menjadi salah satu hal yang bisa mengurangi pendapatan sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam memproduksi film lokal. Adapun selama pandemi, kegiatan produksi film lokal hampir seluruhnya terhenti.

Baca Juga:
4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Selain itu, De Venecia juga meminta otoritas pajak dan unit pemerintah daerah untuk penangguhan pengenaan pajak pada film lokal selama 12 bulan. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar industri dapat pulih terlebih dahulu.

Menurutnya, industri film telah mempekerjakan sekitar 760.000 pekerja serta berkontribusi tidak kurang dari P100 miliar per tahun pada perekonomian nasional dan daerah. Meski demikian, setoran pajak hiburan atas kegiatan pemutaran film juga tidak terlalu signifikan.

"Pemungutan pajak hiburan di Filipina menyumbang kurang dari 1% dari pendapatan pemda selama setahun," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:30 WIB KPP PRATAMA BANTAENG

Klarifikasi Data DJP, Petugas Pajak Kunjungi Kantor WP Real Estat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu