PRANCIS

Bikin Panduan Negosiasi P3B, PCT Minta Masukan dari Stakeholder

Muhamad Wildan | Selasa, 30 Juni 2020 | 14:54 WIB
Bikin Panduan Negosiasi P3B, PCT Minta Masukan dari Stakeholder

Ilustrasi. (DDTCNews)

PRANCIS, DDTCNews—Platform for Collaboration on Tax (PCT) meminta masukan dan respon dari publik atas draft toolkit on tax treaty negotiations atau panduan negosiasi atas perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Draf panduan negosiasi P3B ini merupakan inisiatif bersama dari PCT, IMF, OECD, United Nations, dan Bank Dunia untuk membantu peningkatan kapasitas negara berkembang dalam negosiasi P3B. Adapun draf panduan tersebut dibentuk berlandaskan UN Manual.

“Panduan dari PCT ini akan membahas tahapan-tahapan yang diperlukan dalam negosiasi P3B, seperti perlu tidaknya P3B yang komprehensif, tata cara menyiapkan dan melaksanakan negosiasi P3B, dan tindak lanjut setelah negosiasi P3B,” tulis PCT pada keterangan tertulis pada laman resmi OECD, dikutip Selasa (30/6/2020).

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Tim negosiasi P3B dari negara berkembang nantinya bisa memanfaatkan tips-tips praktis dalam menyelenggarakan negosiasi dengan panduan tersebut. Panduan akan diarahkan untuk pihak-pihak yang belum familiar dengan negosiasi P3B atau baru saja terlibat pada negosiasi P3B.

“Panduan ini juga menyertakan informasi publik yang penting, mudah diakses, dan berguna bagi tim negosiasi P3B. Panduan didesain agar bisa diperbarui seiring dengan masukan-masukan yang diterima,” sebut PCT.

Namun, draf panduan ini juga masih dalam pembahasan, terutama hal-hal yang berkaitan aspek teknis, praktis, dan skill yang dibutuhkan untuk melaksanakan negosiasi P3B oleh negara-negara berkembang.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kemudian, ada tidaknya kiat-kiat tertentu yang berguna bagi negara berkembang tetapi belum tercakup dalam draf. Bagi stakeholder yang berminat, PCT membuka ruang untuk masukan atas draf panduan negosiasi P3B hingga 10 September 2020.

Masukan dan komentar dapat dikirimkan melalui [email protected]. Untuk otoritas pajak serta organisasi pajak internasional dan regional bisa mengirimkan masukan ke laman resmi Knowledge Sharing Platform for Tax Administrations (KSP-TA). PCT berharap panduan negosiasi P3B dapat rampung awal 2021. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik