KOTA BOGOR

Bidik Tambahan Rp40 Miliar, Bogor Gelar Operasi Sisir Tagih Tunggakan

Muhamad Wildan | Senin, 02 September 2024 | 10:30 WIB
Bidik Tambahan Rp40 Miliar, Bogor Gelar Operasi Sisir Tagih Tunggakan

Ilustrasi.

BOGOR, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor akan menggelar operasi sisir pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai 2 September hingga 23 Desember 2024.

Operasi sisir PBB dilakukan secara door-to-door di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bogor dalam rangka melakukan penagihan atas tunggakan PBB. Upaya ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana, operasi sisir akan difokuskan di kecamatan dengan jumlah penunggak PBB terbanyak. "Berdasarkan data, Kecamatan Bogor Selatan menjadi wilayah dengan penunggak PBB terbanyak, sedangkan Bogor Tengah memiliki penunggak terendah," ujar Deni, dikutip Senin (2/9/2024).

Baca Juga:
Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Operasi sisir dilaksanakan oleh bapenda bersama Bank BJB serta pihak kecamatan dan kelurahan. RW dan RT juga akan dilibatkan dalam penyisiran ini. Deni mengatakan penagihan akan dilaksanakan dengan tepat sasaran karena bapenda memiliki data lokasi dari setiap penunggak pajak.

"Jadi ini dari rumah ke rumah atau door-to-door ya. Kita lakukan penagihan ke wilayah langsung tidak seperti biasanya masyarakat yang datang ke kita," ujar Deni seperti dilansir radarbogor.jawapos.com.

Bila seluruh tunggakan berhasil ditagih, Deni mengatakan tambahan PBB yang berpotensi diterima Kota Bogor bisa mencapai Rp500 miliar. Namun, pada tahun ini pihaknya menargetkan tambahan penerimaan dari operasi sisir senilai Rp40 miliar saja.

Baca Juga:
Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari pun mengatakan operasi sisir diperlukan untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah. Bila PAD meningkat, Pemkot Bogor tidak perlu terlalu banyak melakukan refocusing belanja daerah.

"Ini agar kita tidak selalu terjadi refocusing yang terlalu ekstrem. Semua OPD dan wilayah harus terlibat dalam program ini," ujar Hery seperti dilansir bogor.pojoksatu.id. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA PADANG DUA

Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 10:30 WIB KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

DJP Yogyakarta Jalin Kerja Sama Penegakan Hukum dengan Kejaksaan

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6