KEBIJAKAN PEMERINTAH

Biayai Program Kesehatan, RI Dapat Pinjaman Rp 5,4 Triliun dari ADB

Dian Kurniati | Senin, 20 November 2023 | 09:30 WIB
Biayai Program Kesehatan, RI Dapat Pinjaman Rp 5,4 Triliun dari ADB

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman senilai US$350 juta atau sekitar Rp5,4 triliun untuk mendukung Kementerian Kesehatan melaksanakan transformasi kesehatan di Indonesia.

Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga berharap pinjaman tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat pada layanan perawatan kesehatan primer yang berkualitas dan responsif terhadap gender dan iklim.

"ADB gembira dapat bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam mentransformasikan program perawatan kesehatan primer demi masyarakat yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih tangguh," katanya, Senin (20/11/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Tominaga menuturkan pemberian pinjaman tersebut menjadi bagian dari program Dukungan Tindakan dan Transformasi Kesehatan Esensial atau Supporting Essential Health Actions and Transformation (SEHAT).

Menurutnya, SEHAT dirancang untuk memperkuat, mengintegrasikan, dan menstandardisasikan siklus model penyampaian layanan perawatan kesehatan primer di puskesmas dan posyandu di seluruh Indonesia.

Tominaga menjelaskan program SEHAT akan meningkatkan layanan perawatan kesehatan primer bagi masyarakat dan rumah tangga melalui bantuan yang melengkapi penyedia layanan kesehatan primer berupa mesin USG serta instrumen pemantauan stunting dan malnutrisi.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selain itu, program SEHAT tersebut akan memperkuat dan menstandardisasi laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1 di puskesmas, serta meningkatkan kapasitas layanan perawatan kesehatan primer dan staf laboratorium kesehatan masyarakat.

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tersebut termasuk pelatihan tenaga kesehatan di puskesmas dan posyandu sehingga dapat memberikan layanan kesehatan reproduktif, serta deteksi dini dan penanganan kekerasan berbasis gender.

Tominaga menambahkan program tersebut juga mempromosikan integrasi sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan platform kesehatan digital SatuSehat dari Kemenkes.

"Program ini sepenuhnya selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional pemerintah dan mendukung pelaksanaan agenda transformasi kesehatan Indonesia pascapandemi," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja