INGGRIS

Biayai Pelatihan Soal PPN, Pemerintah Beri Dana Bantuan Bagi UKM

Redaksi DDTCNews | Selasa, 16 Maret 2021 | 18:30 WIB
Biayai Pelatihan Soal PPN, Pemerintah Beri Dana Bantuan Bagi UKM

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris akan memberikan dana bantuan hingga jutaan poundsterling bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menghadapi dampak Brexit.

Dirjen Kepabeanan dan Perdagangan HM Revenue and Customs (HMRC) Katherine Green dan Sophie Dean mengatakan pemerintah mengatakan dana bantuan Brexit bagi UKM tahun ini mencapai £20 juta atau setara dengan Rp398 miliar.

"Dana bantuan Brexit UKM bertujuan agar pedagang dapat mengakses dukungan praktis termasuk pelatihan kebijakan bea cukai dan PPN yang baru," kata Green dan Dean, dikutip Selasa (16/3/2021).

Baca Juga:
Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

HMRC menyadari kelompok UKM merupakan entitas bisnis yang paling terdampak kebijakan Brexit. Perubahan regulasi kepabeanan dan cukai telah menjadi tantangan yang nyata bagi UKM yang memasarkan produk ke Eropa.

Untuk itu, HMRC mendorong UKM memanfaatkan fasilitas bantuan mulai pertengahan Maret 2021. UKM dapat mengajukan permohonan hibah hingga £2.000. Dana tersebut akan membantu UKM menavigasi aturan kepabeanan, cukai dan PPN yang baru saat berdagang dengan Uni Eropa.

"Kami tidak akan meninggalkan bisnis kecil Inggris seperti desain barang buatan tangan. Mereka sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi Inggris," ujar dirjen.

Baca Juga:
Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Ketua Federasi UKM Mike Cherry menyambut baik kebijakan bantuan yang digulirkan pemerintah. Menurutnya, asosiasi akan mendorong UKM memanfaatkan fasilitas ini agar tidak menghadapi kendala dalam administrasi perpajakan saat berbisnis dengan Uni Eropa.

"Kami tidak hanya mencoba bertahan selama periode lockdown. Saat ini beban pengusaha juga bertambah dengan kewajiban dokumen baru yang tidak bisa saat mereka membeli atau menjual barang ke Eropa," tutur dirjen seperti dilansir bdaily.co.uk. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

18 Maret 2021 | 23:26 WIB

Bagi kelompok SME ..lebih merasa direportkan dgn urusan yg dianggap rumit. dan klo toh mrk memilih jadi PKP tentu ada Tax Cost yg dibayar... Untuk keperluan data perpajakan sebaiknya PPN tepusat dikembalikan ke Cabangnya..krn lebih realistis dari sisi potensi penerimaan.. dan sisi kelolaannya...

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI