KEBIJAKAN MONETER

BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,75%

Redaksi DDTCNews | Selasa, 23 Oktober 2018 | 15:59 WIB
BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,75%

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Keputusan ini dinilai konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman.

Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) mengatakan keputusan untuk tidak mengubah BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75% diambil untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik.

“Sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Mempertahankan suku bunga ini sebagai langkah lanjutan untuk stabilisasi makro ekonomi dan sistem keuangan,” katanya di kantor BI, Selasa (23/10/2018).

Baca Juga:
Jaga Inflasi Terkendali, BI Putuskan Suku Bunga Acuan Tetap 6 Persen

Adapun, suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility, masing-masing tetapkan sebesar 5% dan 6,5%. BI ingin performa defisit transaksi berjalan secara konsisten turun hingga berada di kisaran 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2019.

Otoritas fiskal, sambung Mirza, akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam penjagaan stabilitas ekonomi dan penguatan ketahanan eksternal. Selain defisit transaksi berjalan, BI juga akan terus memantau nilai tukar rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan tingkat inflasi.

Khusus untuk nilai tukar rupiah, menurutnya, volatilitas dapat terjaga meskipun masih terdepresiasi. Depresiasi pada September dan Oktober 2018 sejalan dengan pergerakan mata uang negara peers.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

Secara rata-rata, rupiah melemah 2,07% pada September 2018 dan sedikit melemah pada Oktober 2018. Dari awal tahun hingga 22 Oktober 2018 (year to date/ytd), rupiah sudah terdepresiasi 10,65%.

BI, lanjut Mirza, akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Ini dilakukan dengan menjaga bekerjanya mekanisme pasar yang didukung dengan upaya pengembangan pasar keuangan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 16 Oktober 2024 | 15:10 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Inflasi Terkendali, BI Putuskan Suku Bunga Acuan Tetap 6 Persen

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:01 WIB KURS PAJAK 16 OKTOBER 2024 - 22 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

Rabu, 09 Oktober 2024 | 09:00 WIB KURS PAJAK 09 OKTOBER 2024 - 15 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Senin, 07 Oktober 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

Pemerintah Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun Tipis

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja